PELALAWAN – Bupati Pelalawan HM Harris menandatangani komitmen bersama menjadikan Kabupaten Pelalawan menuju Kabupaten layak anak bertempat di Auditotium Lantai III Kantor Bupati Pelalawan, Senin (19/2/2018).

Di awal acara deklarasi lauching, Bupati Harris menyerahkan dokumen rencana aksi Kabupaten Layak Anak (KLA) Kepada Ketua KLA Kabupaten Pelalawan Ir.M.Syahrul,M.Si. Kegiatan ini merupakan desain dan sosialisasi sistem serta strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan Kabupaten Pelalawan menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Dalam sambutannya, Bupati Harris mengatakan bahwa kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan.

Kebijakan ini merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen internasional menjadikan dunia yang ramah anak, dimana Pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya.

Bupati Pelalawan dua periode ini menambahkan ada 31 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak ( KHA ) yang dikelompokkan dalam lima klaster yakni Hak sipil dan kebebasan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, perlindungan khusus. Ia juga menggarisbawahi yang terpenting dalam pengembangan KLA yaitu Koordinasi diantara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Karena itu, dirinya berharap penguatan koordinasi para stakeholder dapat terus ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin, karena anak adalah investasi dimasa yang akan datang, dan menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama menjadikannya lebih berkualitas untuk modal pembangunan dimasa yang akan datang. Seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dunia usaha bahu membahu untuk mewujudkannya.

Sementara itu Ketua KLA Ir .M.Syahrul Syarif dalam pemaparannya mengatakan pentingnya mewujudkan KLA dikarenakan jumlah anak sekitar sepertiga dari total penduduk. Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.

Dilanjutkan Syahrul, banyak hal yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anak dari berbagai sektor.

"Rencana aksi nyata seperti sekolah, kawasan layak anak dan lain sebagainya harus dapat memenuhi hak-hak anak," ungkap Syahrul.

Dengan pencanangan ini, dirinya berharap ini dapat berjalan lancar ke depannya dengan kebijakan dan regulasi yang telah dibuat.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati H.Zardewan, Ketua TIM PKK Pelalawan Hj.Ratna Mainar Harris, Ketua DPRD Pelalawan diwakili oleh Sekretaris Komisi I H.Abdullah, Sekda Tengku Mukhlis, Ketua Kabupaten Layak Anak Pelalawan M.Syahrul Syarif,M.Si, Ketua Dharma Wanita Pelalawan Hj.Teti Hariati Mukhlis, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Riau,  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Pelalawan Harkat,M.Si beserta Para Kepala OPD Pelalawan. 

Penulis: Andy Indrayanto
Editor : Yusni Fatimah