PEKANBARU - Rencana mutasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali ditunda. Alasannya, pemko saat ini sedang menyiapkan bahan mutasi untuk dipersentasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, M Noer di Pekanbaru, Minggu (24/7/2016). Saat ini, pemko sedang melakukan finalisasi bahan untuk persentase di Kemendagri nanti. "Masalah mutasi kita sedang menyusun finalisasinya. Karena ada ketentuan baru," kata M Noer.

Jadi, kata dia, ketentuan baru ini, untuk melakukan mutasi di struktur pemerintahan, pemko harus mengajukan izin kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dia juga menjelaskan aturan baru ini tidak lagi terikat bahwa pemerintah tidak boleh melakukan mutasi enam bulan sebelum masa jabatan berakhir.

"Hitungannya itu bukan Akhir Masa Jabatan (AMJ). Itu undang-undang yang baru keluar, begitu baru keluar dia berlaku. Karena itu kita harus dapat izin dari mendagri. Kami akan menyiapkan persentase di kemendagri, setelah itu baru kita pelantikan. Jadi tidak terikat lagi oleh tanggal 26 Juli atau masa akhir masa jabatan, tetapi izin dari kementerian," paparnya.

Dia juga menyebutkan, Undang-Undang (UU) baru itu terbit per tanggal 1 Juli lalu dan langsung bisa diterapkan. UU baru ini berlaku untuk pelantikan eselon II, eselon III dan eselon  IV.

"UU Nomor 10 tahun 2016, terhitung 1 Juli tapi itu sudah berlaku. Berlaku untuk semuanya," kata dia.

M Noer menyebut, untuk mengisi Jadi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru yang baru diterapkan Desember hingga tahun depan tetap meminta izin ke Kemendagri. "Untuk pelaksanaa SOTK harus dilaksanakan Desember atau tahun baru. Untuk SOTK baru ini nanti kita lebih banyak pengukuhan. Kalau promosi harus assessment. Kita usahakan (mutasi) secepatnya. Kita jelaskan nanti kenapa dimutasi, kepentingannya apa ke Kemendagri," tegasnya.

Penulis: Delvi Adri
Editor : Yusni Fatimah