PEKANBARU - Untuk tahun 2026, DLHK Kota Pekanbaru diminta untuk lebih fokus melakukan pengelolaan sampah secara menyeluruh, bukan lagi hanya sebatas mengangkut dan membuang sampah.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, selama ini penanganan sampah di Pekanbaru masih didominasi pola lama atau Jadul, yakni mengangkut sampah dari lingkungan warga lalu dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), tanpa pengelolaan yang berkelanjutan.
"Kita challenge DLHK, di 2026 ini sudah harus mulai pengelolaan sampah yang sesungguhnya yaitu dari sumbernya rumah tangga. Jadi bukan hanya sekedar angkut lalu buang," kata Hamdani, Selasa (13/1/2026).
Hamdani menegaskan pentingnya kejelasan pembagian tanggung jawab antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dengan Lembaga Pengelola Sampah (LPS), khususnya soal penanganan sampah yang masih dijumpai menumpuk di tepi jalan.
"Harus jelas pembagian tugasnya. Mana yang ditangani LPS, mana yang jadi tanggung jawab DLHK," ujarnya.
Politisi PKS ini juga menekankan LPS seharusnya berperan sebagai lembaga pengelola sampah, bukan hanya sebagai pengangkut sampah. Maka dari itu, LPS diminta mulai aktif memberikan edukasi kepada masyarakat.
"Kita ingin LPS menjadi motor penggerak edukasi masyarakat. Sampah itu harus dikelola dari rumah tangga, karena setiap rumah pasti memproduksi sampah," jelas Hamdani.
Katanya, jika sampah sudah dikelola dari sumbernya maka jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) akan berkurang. Namun, ia menyadari bahwa edukasi tersebut tidak bisa dilakukan secara instan.
"Ini memang tidak bisa bimsalabim. Ada prosesnya tapi setidaknya sudah mulai dikerjakan secara serius dan masif," sebutnya.
Komisi IV DPRD Pekanbaru berharap DLHK dapat mendorong peran LPS dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya, di tahun 2026 ini ada perubahan serius dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.
"Tahun 2026 kita harapkan sudah mulai pengelolaan sampah yang lebih baik, bukan hanya angkut lalu buang," harap Hamdani.
