PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memutuskan untuk menunda pemindahan 277 pengungsi Rohingya yang awalnya direncanakan pada tanggal 24-25 November 2024.

Penundaan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas politik dan sosial, mengingat waktu tersebut bertepatan dengan masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang dinilai sebagai periode sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjelaskan bahwa rencana pemindahan ini berdasarkan permintaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang merupakan tindak lanjut dari permintaan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) agar pemindahan dilaksanakan pada tanggal 24 atau 25 November 2024.

Namun, hasil rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memutuskan bahwa pelaksanaan pada masa tenang Pilkada dikhawatirkan dapat memicu gangguan stabilitas politik dan sosial.

"Untuk Rohingya itu, kami sudah menyurati Menkopolhukam terkait surat dari Kemenkopolhukam yang meminta bantuan kepada Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru untuk membantu teman-teman IOM melakukan perpindahan pengungsi Rohingya sebanyak 277 orang di antara tanggal 24 atau 25 November," ujar Risnandar, Rabu (20/11/2024).

"Tetapi, setelah rapat bersama Forkopimda, kami menyampaikan bahwa itu merupakan masa tenang. Dikhawatirkan hal tersebut dapat mengganggu stabilitas politik yang ada," sambungnya.

Ia juga menambahkan bahwa proses pemindahan ini memerlukan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat sekitar, guna menghindari potensi konflik sosial.

"Tentu hal ini perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga, kami menyurati kembali untuk meminta agar tanggal tersebut dipertimbangkan, dan mungkin setelah Pilkada baru akan kita tindak lanjuti," tambahnya.

Pemindahan ini juga membutuhkan persiapan matang, termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, serta jaminan keamanan di lokasi pemindahan.

Pemko Pekanbaru sendiri telah menyiapkan lokasi penampungan bagi pengungsi Rohingya, yang berada di area cukup jauh dari pemukiman warga.

Langkah ini diambil setelah adanya laporan dari masyarakat sekitar mengenai kekhawatiran masyarakat terkait potensi gangguan keamanan.

Penulis: Dini

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
KPK Seizes Important Documents From The PBJ at The Riau Governor Office Regarding Alleged SKA Flyover Corruption KPU Riau Tunggu Perpres Pelantikan Gubernur dan Walikota/Bupati 6 Februari 2025 Bukan IKN, Gubernur Riau dan Walikota/Bupati Dilantik Presiden Prabowo di Jakarta KPK Rilis Hasil Skor Integritas 2024, Riau Dapat Nilai Rendah PWNU Riau Komitmen Sosialisasikan Produk BRK Syariah di Pondok Pesantren		Mahasiswa yang Meninggal Tenggelam di Sungai Gansal Ternyata Anak Dosen UIN Suska Riau Fokus Bayar Utang Pemko Pekanbaru, Pj Wako: Ada Pergeseran Anggaran Kasus SPPD Fiktif, 30 Pegawai Setwan DPRD Riau Kembalikan Rp2,17 M Mahasiswa UIN Suska Riau Terseret Arus Sungai Gansal Ditemukan Meninggal Menangis, Ibu Korban Minta Selebgram Pekanbaru Cut Salsa Ditahan