Pemko Pekanbaru Libatkan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah dan Penertiban Aset Daerah
Rabu, 04 September 2024 - 18:19:10 WIB
PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lewat Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah 1, dibahas soal sertifikasi dan penertiban barang milik daerah.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, menjelaskan rapat ini membahas dua isu utama yakni sertifikasi tanah dan pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos, fasum) yang diserahkan oleh pengembang.
"Rapat ini berkaitan dengan barang milik daerah antara kita dengan KPK, Korsupgah KPK Wilayah 1, yang dihadiri ketua timnya langsung. Yang kita bicarakan pertama, terkait sertifikasi tanah. Kita memiliki target untuk menyelesaikan 37 sertifikat tanah pada akhir tahun ini. Saat ini baru empat sertifikat yang selesai, sementara 24 lainnya sedang dalam proses," ujar Indra Pomi, Rabu (4/9/2024).
Selain sertifikasi tanah, rapat juga menyoroti penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos, fasum) dari pengembang ke Pemko Pekanbaru. Tahun lalu, sebanyak 24 fasilitas sosial dan fasilitas umum telah diserahkan, dan kini menjadi tanggung jawab Pemko. Tahun ini, ditargetkan penyerahan 20 Fasos dan Fasum lagi dari pengembang. Akan terus mendorong organisasi-organisasi pengembang untuk mempercepat proses tersebut sebelum akhir Oktober 2024.
Rapat tersebut juga menyinggung upaya sertifikasi aset-aset daerah lainnya, termasuk tanah di bawah jaringan jalan, yang jumlahnya mencapai lebih dari 2.000. Proses ini akan dilakukan secara bertahap dan mendapat perhatian khusus dari Korsupgah KPK.
"Dalam waktu dekat, kami akan fokus pada sertifikasi aset-aset kita, termasuk tanah di bawah jaringan jalan yang jumlahnya lebih dari 2.000. Proses ini akan kita cicil dan mendapat atensi dari Korsupgah KPK," tambahnya.
Dengan koordinasi ini, diharapkan target sertifikasi tanah dan penertiban aset daerah dapat tercapai tepat waktu, serta memastikan aset-aset milik daerah terlindungi secara hukum dan dikelola dengan baik.
Penulis: Dini
Editor: Riki
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
BERITA LAINNYA |
|
|
Penetapan UMP Riau 2025, Pemprov Targetkan 1 Januari Komisi IV DPRD Pekanbaru Segera Rapat dengan Dishub dan OPD Terkait Sempat Tertunda, Pacu Jalur Tepian Datuk Bandaro Lelo Budi Digelar 20 Desember Tak Ada PSU, KPU Tetapkan Paslon Afni Zulkifli-Syamsurizal Pemenang Pilkada Siak Namanya Disebut KPK Terima Dana, Kadishub Pekanbaru Akhirnya Buka Suara
|
|
Pasca Sekdako Kena OTT, DPRD Pekanbaru Minta Pengganti Indra Pomi Segera Ditunjuk 3 Kabupaten/Kota di Riau Raih Penghargaan IGA 2024, Ini Daftarnya Kantongi 1,2 Juta Suara, Bermarwah Unggul Telak di 9 Kabupaten/Kota, Ini Rekapitulasi Hasil Pilkada Riau Gajah Liar Muncul Dekat Pemukiman Tenayan Raya Pekanbaru, Ini Arahan BKSDA Riau Sabariah: Operasi Hingga Kontrol Rutin Anak Saya Ditanggung Program JKN
|
Komentar Anda :