PEKANBARU - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Pekanbaru menggelar rapat koordinasi (Rakor) guna mematangkan persiapan simulasi makan siang bergizi gratis yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Rapat digelar di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Selasa (13/8/2024).

Rapat terebut membahas berbagai aspek terkait program makan siang bergizi gratis, termasuk penentuan menu sehat yang akan disajikan kepada para siswa.

Sebelumnya Pj Walikota Pekanbaru telah memberikan instruksi agar dilakukan simulasi untuk program makan siang bergizi. Menindak lanjuti arahan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder semua pihak yang terkait telah diundang untuk bersama-sama mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

"Pj walikota menginstruksikan ke kita bahwa coba dibentuk dan dibuatkan simulasi untuk kegiatan makan siang bergizi ini. Dalam hal ini juga kami dinas ketahanan pangan juga berkolaborasi dengan stakeholder yang ada sesuai dengan rapat hari ini, semua yang berkaitan kita undang," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Maisisco, Selasa (13/8/2024).

Dirinya juga mengatakan dalam rapat tersebut turut dibahas terkait kebutuhan teknis, mulai dari perhitungan harga hingga jumlah kalori yang harus disesuaikan yakni dengan standar 400 kalori per porsi. Nantinya Dinas Ketahanan Pangan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Politeknik Kesehatan.

"Untuk menentukan apa saja yang masuk dalam 400 kalori, tentu yang paling tepat mengetahuinya adalah Poltekkes terkait gizi anak di Riau. Kita tidak boleh sembarangan memilih, karena ini berkaitan dengan visi Indonesia Emas 2045," ungkapnya.

Sebelumnya pemerintah telah memberikan informasi terkait rata-rata besaran anggaran tiap porsi, di mana rata-rata daerah menetapkan harga Rp15.000 per porsi, mengingat variasi harga bahan makanan yang beragam.

"Kemarin, kami menetapkan harga per porsi sebesar Rp15.000 di luar pajak, berdasarkan informasi dari pusat rata-rata daerah menetapkan harga tersebut. Namun, apakah Rp15.000 itu cukup, masih belum bisa dipastikan. Di Jogja mungkin cukup, tetapi di sini bisa saja perlu Rp25.000," pungkasnya.

Selain itu Maisisco, juga mengungkapkan rencana untuk melibatkan UMKM dalam program makan siang bergizi saat rapat koordinasi tersebut.

"Kami juga mencoba untuk mengikutsertakan PKK dan kelompok UMKM supaya ada dampak positif dari pemberian makan siang kepada masyarakat. Meski kita bisa saja langsung membeli dari rumah makan atau catering dengan harga Rp 25.000 per kotak, melibatkan masyarakat adalah hal yang penting. Ini juga menjadi bagian dari penilaian pemerintah untuk memastikan bahwa penguatan makan siang bergizi didukung oleh semua elemen, dan ini sebenarnya merupakan kunci keberhasilan program," ujar Maisisco.

Ia menjelaskan bahwa melibatkan UMKM, termasuk usaha catering dan rumah makan, akan membantu mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis serta memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha lokal.

Program ini diharapkan dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala di kemudian hari. Untuk itu, tim dari DKP akan menyusun laporan naratif berdasarkan hasil rapat, termasuk penentuan wilayah prioritas yang akan menjadi lokasi pelaksanaan makan siang bergizi ini.

Penulis: Dini
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
TGC Inhil Ambil Langkah Strategis dalam Penanggulangan KLB Malaria 3 Kabupaten di Riau Tanpa APBD-P 2024, 4 Daerah Masih Evaluasi Dewan Dukung PKL di Jalan Cut Nyak Dien Ditertibkan, Ini Alasannya Satlantas Polres Inhil Beri Pelayanan Khusus Pembuatan SIM D Bagi Disabilitas Sudah Diumumkan, 4 Nama Pimpinan Definitif DPRD Riau Dikirim ke Kemendagri		Pengelolaan Sampah Pekanbaru Jadi Sorotan, Pj Wako Evaluasi Kinerja PT BRS BRK Syariah Usulkan Calon Pimpinan Hasil RUPS LB ke OJK BRK Syariah Ikut Dukung Kemajuan Industri Halal di Riau Kendalikan Bisnis Narkoba Jaringan Internasional, BNN Tangkap Oknum Tokoh Masyarakat Bengkalis Satlantas Polres Pelalawan Gelar Police Goes To School ke SMAN 1 Ukui