PEKANBARU - Pemko Pekanbaru hingga kini belum membahas secara mendalam solusi terkait rencana penghapusan Tenaga Harian Lepas (THL) yang dijadwalkan pada tahun 2025, meskipun kebijakan ini menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi di tingkat nasional.

Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa mengaku hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait rencana penghapusan THL.

Namun meski begitu pihaknya akan melihat terlebih dahulu apakah THL yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru sudah masuk ke dalam pengangkatan PPPK atau belum.

"Sampai sekarang belum ada kita bicarakan, kita melihat THL ini apakah mereka juga sudah termasuk di dalam sistem pengangkatan PPPK, jadi kalau sudah masuk sistem itu yang kita pilih, yang mana sudah masuk sistem yang mana belum," ujara Risnandar, Senin (12/8/2024).

Lebih lanjut diungkapkan Risnandar, aturan mengenai THL tersebut sudah ada, namun pihaknya perlu melihat kondisi di lapangan seperti apa, terutama terkait kebijakan-kebijakan lebih lanjut.

"Aturan itu kan sudah ada ya kalau saya tidak salah teknisnya sudah ada, tentu nanti kita lihat di lapangan bagaimana kebijakan-kebijakan lebih lanjut, tentunya kita pemerintah mengikuti saja sehingga efektif, efisien yang kita inginkan di dalam pelaksanaan pelayanan," ungkapnya.

Tahun ini Pemko Pekanbaru akan melakukan pengangkatan PPPK, untuk memastikan kelancaran pelayanan publik di Kota Pekanbaru serta memberikan kepastian kerja bagi para pegawai non-ASN. Nantinya pengangkatan PPPK ini berada di OPD masing-masing.

"Kita kan sudah melakukan pengangkatan PPPK ya, tetapi memang apakah PPPK ini sudah menjawab tantangan terhadap pelayanan birokrasi ini tentu harus kita pikirkan," sebutnya.

"Karena pengangkatan berada di opd masing-masing dan memang kalau saya tidak salah itu tahun ini mau dilakukan pengangkatan, informasi dari teman-teman di kemenpan-RB. Kalau memang sudah masuk sistem kita angkat," pungkas Risnandar.

Untuk diketahui rencana penghapusan THL ini didasarkan pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna pada 3 Oktober 2023.

Dalam UU tersebut, pemerintah dilarang mengangkat pegawai honorer, sebagaimana diatur dalam Bab XIII Larangan Pasal 65, yang menyatakan pejabat pembinaan kepegawaian tidak diperbolehkan mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.

UU ini juga menegaskan, pada tahun 2025 mendatang, seluruh pegawai honorer dan non-ASN lainnya di lingkungan pemerintahan akan dihapuskan.

Penulis: Dini
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Sosialisasi Pemilihan Secara Tatap Muka Pilkada, Ini Pesan Pj Bupati Kampar Jubir KPK: Kasus Korupsi Bank BJB Belum Naik ke Penyidikan Tottenham Vs Arsenal: Gabriel Menangkan The Gunners Dialog Pilkada SPS Riau Sukses, Tiga Cagubri Sampaikan Visi dan Program Pembangunan Prediksi Las Palmas vs Athletic Bilbao: Misi Kebangkitan di Gran Canaria		Program Samsat Tanjak Hadir di Kantor Desa Tarai Bangun, Catat Tanggalnya Ini Nama 45 Anggota DPRD Bengkalis yang Akan Dilantik 17 September 2024 Pameran Usai, Pengunjung Kain Nusantara Capai 7.243 Orang Persib Bandung Taklukkan PSIS Semarang 2-1 di Laga Sengit Liga 1 2024/2025 Pilkada Pelalawan 2024: Nasarudin-Abu Bakar dan Zukri-Husni Penuhi Syarat Pencalonan