PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, memaparkan Kemajuan Persiapan Pelaksanaan Tahap Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Pekanbaru, Senin (23/10/2023).

Dalam pemaparan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution. Kemudian turut hadir CPMU MSMIP M Rizat Abidin, Senior Project Officer ADB Anastasia Carolina, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau yang diwakili oleh Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau, Yenni Mulyadi, perwakilan Direktorat Pinjamam dan Hibah Kementerian Keuangan Galih Aji.

Kemudian juga hadir, perwakilan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement Supriadi, perwakilan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu Sriyono, perwakilan Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan Fredrik Sofyan dan Firda Fauzia, dan perwakilan Direktorat Pendanaan Multilateral Bappenas Heni Apriani.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, pertemuan ini dalam rangka mengevaluasi pembangunan IPAL di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, semua yang dibutuhkan untuk pengoperasian IPAL sudah disiapkan termasuk produk hukum yang sebagian besar sudah selesai.

"Apa yang kita lakukan ini adalah evaluasi pembangunan IPAL di kota pekanbaru. Pada prinsipnya semua produk hukum yang dibutuhkan sudah selesai. Mulai dari pengelolaan limbahnya, kemudian UPT-nya, termasuk juga tarif, semuanya sudah kita selesaikan berkaitan dengan produk hukum," ujar Indra.

Dikatakannya, saat ini hanya tinggal beberapa produk hukum lagi yang masih berproses di Provinsi Riau. Pihaknya yakin di bulan November mendatang akan selesai.

Berkaitan dengan personel, Ia menyebut untuk IPAL tersebut membutuhkan 60 personel. Saat ini, kata Sekda, di IPAL sendiri sudah 30 lebih personel yang nantinya secara bertahap akan dipenuhi seiring dengan peningkatan aktivitas di IPAL tersebut.

Selain itu, personel saat ini juga sudah diberikan pelatihan-pelatihan secara teknis dan manajemen. Khusus operator peralatan di IPAL, juga dilakukan transfer knowledge dari kontraktor pelaksana selama 3,5 bulan.

Tak hanya itu, Pemko Pekanbaru juga sudah melakukan pembiayaan untuk sambungan rumah (SR). Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan APBD Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan juga nasional.

Jadi sebut Indra, saat ini hanya perlu dari Kementrian PUPR adalah pendampingan manajemen. Baik pendamaian dari Asian Development Bank (ADB) ataupun dari Pemerintah Pusat, serta program-program pusat yang bisa mendukung kelancaran dari IPAL ini.

Terkait masyarakat yang terdampak dalam pembangunan IPAL, Pemko Pekanbaru akan memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakatnya. Dimana masyarakat yang terdampak pembangunan IPAL, akan diberikan SR gratis.

"Selain itu, tarif atau retribusi untuk masyarakat miskin juga akan ditinjau dan diberikan diskon dibandingkan dengan masyarakat yang mampu," ucap Indra.

Sementara untuk pengoperasian secara umum, Sekda menyebut akan mengupayakan mulai beroperasi pada akhir tahun ini.

Saat ini, kapasitas IPAL tersebut mencapai 3.000 SR. Untuk memenuhi kapasitas itu pihaknya akan membantu dengan mobil tinja.

Terkait pemaparan yang telah disampaikan Pemko Pekanbaru tersebut, Senior Project Officer ADB Anastasia Carolina mengatakan, bahwa kesiapan IPAL yang dilakukan Pemko Pekanbaru sudah sangat kuat. Menurutnya, pemerintah sudah memiliki plan dan sudah direalisasikan.