PEKANBARU - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru angkat suara mengenai wacana dibuatnya peraturan daerah (Perda) anti lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) oleh DPRD.

Andi Wijaya, Direktur LBH Pekanbaru, mengatakan bahwa ide Perda larangan LGBT sangat berpotensi terjadinya diskriminasi terhadap kelompok tertentu warga negara. Tidak terkecuali kelompok minoritas yang berorientasi seksual berbeda seperti LGBT.

"Padahal sudah jelas dalam UUD dan UU HAM setiap orang memiliki hak perlindungan yang sama di hadapan hukum. Kita berharap setiap peraturan daerah itu harus mengacu kepada UUD tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu," kata Andi pada halloriau.com, Kamis (16/2/2023).

Ia khawatir, Perda itu akan membuka peluang besar terjadinya persekusi atau penganiayaan secara sistematis kepada individu tertentu dan hal ini jelas merupakan sebuah pelanggaran HAM.

"Sebagai contoh ada banyak Perda pelarangan Ahmadiyah di Indonesia yang berakhir persekusi bagi kelompok minoritas penganut agama tersebut. Perda anti LGBT juga akan seperti itu," ujarnya.

Tak hanya LBH Pekanbaru, kekhawatiran terjadinya diskriminasi dan potensi pelanggaran HAM juga disuarakan oleh Komnas HAM mengingat wacana dibuatnya Perda anti-LGBT tak hanya terjadi di Kota Pekanbaru tapi juga di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui, Pemerintah Kota Bogor bahkan sudah mengesahkannya.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyebut hukum tertinggi di Indonesia yaitu konstitusi negara menegaskan kesamaan hak setiap warga negara. Hal ini diperkuat lagi dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

"Konstitusi dan UU HAM itu mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, dan perlindungan hukum," kata Anis dilansir dari Republika, 22 Januari 2023 lalu.

Anis menegaskan dalam semua kebijakan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan pada kelompok tertentu, jenis kelamin, agama, aliran politik, suku, ras, dan sebagainya.

Sebelumnya Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, mengatakan bahwa LGBT termasuk perilaku menyimpang dan semakin meresahkan masyarakat Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru.

"Yang jelas mudahnya penyebaran LGBT ini karena faktor agama, kalau agamanya kuat tidak mungkin melakukan tindakan LGBT ini, karena dosa besar. Maka tak menutup kemungkinan kita akan mulai bahas larangan LGBT," kata dia, Rabu (15/2/2023).

Fenomena LGBT di Kota Pekanbaru ini disebut menjadi perhatian karena terdapatnya penambahan kasus HIV/AIDS. Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru, mencatat ada 1.238 orang LGBT di Kota Pekanbaru, dan dari jumlah itu, sebanyak 181 diantaranya positif HIV.

Kadiskes Kota Pekanbaru, Zaini Rizaldi mengatakan, dari data 2020 lalu, ada 428 orang dinyatakan positif HIV. Jumlah itu terkonfirmasi sesuai dengan laporan yang diterima Diskes Kota Pekanbaru.

"LGBT itu yang kita dapat laporan dari Puskesmas ada 1.238 orang yang kita periksa, 181 pria penyuka sesama jenis positif HIV dari total kasus keseluruhan pada tahun 2020 lalu sebanyak 428 kasus," jelasnya, Senin (30/1/2023).

Penulis: Rinai
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Meski Diguyur Hujan, Ribuan Masyarakat Tetap Antusias Nonton Konser Virgoun Ribuan Masyarakat Mulai Padati Kawasan BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival Pemprov Riau Siap Pecahkan Rekor MURI Masak Mie Sagu Terbanyak di Gernas BBI-BBWI 2024 Kolaborasi dengan Dispar, Disperindagkop Riau Targetkan Transaksi Gernas BBI-BBWI Lebih Rp18 Miliar PSI Riau Buka Penjaringan Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024		Talk Show Bertajuk Tuan Dukung Puan, Bentuk Komitmen PHR untuk Kesetaraan Gender UNESCO: 70 Persen Jurnalis Lingkungan Jadi Sasaran Intimidasi dan Kekerasan Dirjen BPD Kemendagri Puji Sinergi Pemerintahan Daerah dan Desa di Riau Angin Kencang Terpa Kantor Gubernur Riau Jelang Konser Gernas BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Serta Bagi Dividen Rp 635,5 M