PEKANBARU- Beberapa tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru disinyalir telah melanggar perizinan hingga melanggar jam operasional. Padahal aturan tersebut diatur pada Perda Nomor 3 Tahun 2002.

Untuk mempertanyakan realisasi, penerapan dan pengawasan Perda tersebut, Ikatan Pelajar Mahasiswa Pekanbaru (IPEMARU) mendatangi DPRD kota Pekanbaru pada Rabu (10/8/2022).

Kedatangan puluhan massa perwakilan IPEMARU ini disambut oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Doni Saputra. Kedua belah pihak membahas akan Perda tersebut di ruangan pustaka DPRD Kota Pekanbaru.

Perwakilan IPEMARU Sandy Putra menyebut bahwa ada beberapa tempat hiburan yang disinyalir telah melakukan pelanggaran terhadap keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2002. Salah satu tempat hiburan yang diduga telah melakukan pelanggaran ialah Holiwings Pekanbaru.

"Disinyalir ada tempat hiburan yang masih beroperasi melewati batas waktu yang telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002. Nah, bagaimana perihal kelanjutan dugaan pelanggaran jam operasional Holywings?" kata Sandy seusai pertemuan dengan Komisi I DPRD Kota Pekanbaru.

Padahal jika merujuk pernyataan dari Asisstent I Setdako Pekanbaru Syoffaizal, jelas Sandy, menyatakan dengan jelas bahwa tempat hiburan tersebut memang ditemukan adanya pelanggaran jam operasional. Berdasar pernyataan itu timbullah keraguan soal ketegasan sanksi yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru.

"Sepertinya tidak ada tindakan pemberian sanksi, kalau seperti ini terus maka akan muncul lagi tempat hiburan yang semena-mena melanggar aturan jam operasional ini," paparnya.

Perda Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 mengatur jam operasional tempat hiburan malam jenis Public House (Pub) diperbolehkan buka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Kenyataannya, tempat hiburan malam masih bisa ditemukan buka diluar jam operasional tersebut.

"Kami minta agar ada realisasi dalam pelanggaran jam operasional ini. Kami dari mahasiswa meminta adanya kerja nyata," singkatnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Doni Saputra menyebut bahwa pihaknya telah menyurati instansi terkait untuk mendapat keterangan sebenarnya soal penegakan aturan jam operasional ini.

"InsyaAllah, rapat kerja ini diadakan pekan depan. Kita sudah surat instansi terkait untuk membahasnya nanti," katanya singkat. (*)

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
DPRD Riau Desak Pemprov Lobi Pencairan PI 10 Persen Blok Rokan Pelayanan Obgyn di RSUD Kepulauan Meranti Ditutup, Dokternya Pilih Buka Praktek dan Dilaporkan Soal Pelecehan Pertama Kalinya, UIR Hadiri EAIE Conference 2023 Pemda Harus Segera Laporkan RKP untuk Pencairan DBH Sawit, Ini Batas Waktunya MotoGP Mandalika 2023 Digelar Akhir Pekan Depan, Ini Jadwal Lengkapnya		Kontribusi Mahasiswa Kukerta Unri 2023 Bangun Peta Administrasi Kelurahan Sekijang Polda Riau Gelar Donor Darah Peringati Hari Jadi ke-72 Humas Polri PSPS Riau dalam Krisis: Penampilan Pemain Asing Mengecewakan Bakal Jadi Plt Gubri, Nasdem Pastikan Wagubri Edy Natar Nasution Tak Nyaleg Udara di Riau Mulai Tidak Sehat, Dokter Paru: Anak-anak Lebih Rentan Kena ISPA