PEKANBARU- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mulai melakukan sosialisasi kenaikan tarif parkir pada Agustus 2022. Sebab kebijakan baru ini akan mulai diterapkan September mendatang.

Dishub juga menyatakan bahwa dalam kebijakan kenaikan tarif ini cukup hanya dengan Peraturan Walikota(Perwako) saja. Pihaknya akan berkoordinasi jika memang perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah (Perda).

Menyikapi hal itu, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan langsung angkat bicara. Dimana menurut ia rencana kenaikan tarif parkir tepi jalan umum tanpa didukung dengan Perda akan berpotensi cacat hukum.

Bahkan bisa berujung pengalahgunaan kewenangan. "(Perda) perlu, tidak cukup dengan Perwako saja. Cacat hukum (tanpa Perda), diadukan orang nanti. Tidak bisa (Perwako), nanti jadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara," ungkap Ruslan Tarigan, Senin (8/8/2022).

Kenaikan tarif ini, harap Ruslan ada baiknya tidak terjadi. Karena mengingat ekonomi masyarakat masih dirundung pandemi Covid-19. Memenuhi kebutuhan harian masyarakat masih susah, semakin sulit dengan adanya kebijakan tersebut.

"Harusnya kebijakan ini dibahas secara komprehensif. Yang perlu ditata itu pelayanannya, bukan kenaikan tarif. Seperti penertiban parkir liar, ditertibkan, dikelola dengan baik," pungkasnya. (*)

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Hotspot di Sumatera Pagi ini Tersisa 7 Titik, Riau Paling Banyak Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin Beroperasi Gratis Juli 2024 Prediksi Skor Indonesia vs Irak U23, 2 Mei: Susunan Pemain, H2H, Preview Dortmund Vs PSG: Die Borussen Menangi Leg Pertama 1-0 Ribuan Siswa Serbu Pameran Hardiknas Pelalawan		BMKG Prediksi Hujan Deras Guyur Riau Sepanjang Hari ini 5G Telkomsel Hadir di 53 Kota Kuartal I/2024, Kawasan Industri-Wisata Prioritas 10 Makanan yang Perlu Dihindari Sebelum Seks, Bisa Bikin Stamina Lesu Peringatan Hari Buruh Sedunia di Pelalawan Berjalan Aman dan Kondusif Majalah Bahana Mahasiswa Unri Raih Gold Winner SPS Award 2024