PEKANBARU- Nasib 500 tenaga harian lepas (THL) di Satpol PP Kota Pekanbaru masih belum jelas. Hal itu terkait dengan rencana pemerintah menghapus tenaga honorer di Tahun 2023.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sendiri masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Seperti yang disampaikan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Iwan Simatupang Parlindungan.

Dirinya menyebut regulasi untuk tidak lagi melakukan pengangkatan THL itu sudah jelas. Namun, apakah regulasi itu berlaku untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihaknya masih menunggu kebijakan itu.

"Kita masih menunggu dari BPKSDM, kemudian kita juga menunggu regulasi. Secara regulasi sudah jelas tidak boleh pengangkatan THL lagi. Tapi apakah nanti ada kebijakan baru lagi, kita masih menunggu juga itu, dan kita sudah memberikan masukan kepada BPKSDM," ujar Iwan, Selasa (28/6/2022).

Ia mengatakan, dari hasil Rapat Kerja Nasional Satpol PP se-Indonesia pada bulan Maret, pihaknya sudah membuat rekomendasi untuk meminta Kemenpan RB melalui Mendagri agar Satpol PP se-Indonesia diperhatikan nasibnya.

"Apakah nanti dijadikan misalnya, PPPK atau apa pun bentuknya kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, dalam hal ini tentu Menpan RB. Kita masih menunggu itu," katanya.

Menurutnya, untuk THL Satpol PP perlu ada pengecualian. Satpol PP merupakan pelayanan dasar yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum.

"Karena satpol ini kan urusan pelayanan dasar. Jadi urusan ketentraman, ketertiban umum yang merupakan pelayanan dasar pada masyarakat. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus perhatian ekstra lah," sebutnya.

Ia juga menyebut, saat ini ada sekitar 500 THL yang ada di lingkungan Satpol PP Pekanbaru. Sementara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya sekitar 90 orang.

"Kalau kami yang PNS sekitar 90 orang di Satpol. Kalau 90 orang menangani "ketentraman dan ketertiban umum" ya nggak mungkin," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya masih menunggu kebijakan itu. "Kalau memang kebijakannya seperti itu, mau tidak mau tentu harus kita lakukan, tapi kan kita masih menunggu kebijakan itu," pungkasnya. (*) 

Penulis: Rahmat Hidayat

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Peringati HUT ke-72 Humas Polri, Polres Pelalawan Gela Donor Darah dan Salurkan Air Bersih Mulyanto Minta Kepala Daerah Alokasikan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat Kontribusi Mahasiswa Kukerta Unri 2023 Bangun Peta Administrasi Kelurahan Sekijang Polda Riau Gelar Donor Darah Peringati Hari Jadi ke-72 Humas Polri PSPS Riau dalam Krisis: Penampilan Pemain Asing Mengecewakan		Tiga Pejabat Meranti Rekomendasi KASN Akan Menduduki Jabatan Lain, Ini Posisinya DPRD Riau Desak Pemprov Lobi Pencairan PI 10 Persen Blok Rokan Pelayanan Obgyn di RSUD Kepulauan Meranti Ditutup, Dokternya Pilih Buka Praktek dan Dilaporkan Soal Pelecehan Pertama Kalinya, UIR Hadiri EAIE Conference 2023 Pemda Harus Segera Laporkan RKP untuk Pencairan DBH Sawit, Ini Batas Waktunya