PEKANBARU- Nasib 500 tenaga harian lepas (THL) di Satpol PP Kota Pekanbaru masih belum jelas. Hal itu terkait dengan rencana pemerintah menghapus tenaga honorer di Tahun 2023.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sendiri masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Seperti yang disampaikan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Iwan Simatupang Parlindungan.

Dirinya menyebut regulasi untuk tidak lagi melakukan pengangkatan THL itu sudah jelas. Namun, apakah regulasi itu berlaku untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihaknya masih menunggu kebijakan itu.

"Kita masih menunggu dari BPKSDM, kemudian kita juga menunggu regulasi. Secara regulasi sudah jelas tidak boleh pengangkatan THL lagi. Tapi apakah nanti ada kebijakan baru lagi, kita masih menunggu juga itu, dan kita sudah memberikan masukan kepada BPKSDM," ujar Iwan, Selasa (28/6/2022).

Ia mengatakan, dari hasil Rapat Kerja Nasional Satpol PP se-Indonesia pada bulan Maret, pihaknya sudah membuat rekomendasi untuk meminta Kemenpan RB melalui Mendagri agar Satpol PP se-Indonesia diperhatikan nasibnya.

"Apakah nanti dijadikan misalnya, PPPK atau apa pun bentuknya kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, dalam hal ini tentu Menpan RB. Kita masih menunggu itu," katanya.

Menurutnya, untuk THL Satpol PP perlu ada pengecualian. Satpol PP merupakan pelayanan dasar yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum.

"Karena satpol ini kan urusan pelayanan dasar. Jadi urusan ketentraman, ketertiban umum yang merupakan pelayanan dasar pada masyarakat. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus perhatian ekstra lah," sebutnya.

Ia juga menyebut, saat ini ada sekitar 500 THL yang ada di lingkungan Satpol PP Pekanbaru. Sementara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya sekitar 90 orang.

"Kalau kami yang PNS sekitar 90 orang di Satpol. Kalau 90 orang menangani "ketentraman dan ketertiban umum" ya nggak mungkin," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya masih menunggu kebijakan itu. "Kalau memang kebijakannya seperti itu, mau tidak mau tentu harus kita lakukan, tapi kan kita masih menunggu kebijakan itu," pungkasnya. (*) 

Penulis: Rahmat Hidayat

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Sopir Bus ALS Diburu Polisi Usai Terguling dan Tewaskan 1 Penumpang di Sumbar PDI-P Rohil Buka Penjaringan Cakada untuk Pilkada 2024 Disdik Pekanbaru Siapkan 4 Jalur PPDB 2024/2025 ASN Pemkab Inhu Perkuat Silaturahmi dengan Apel Bersama dan Halalbihalal Usai Lebaran Pasca Kebakaran, Bupati Zukri Minta Seluruh ASN DLH Pelalawan Tetap Semangat		Hambali Usulkan Ahmad Yuzar Jadi Pj Sekdakab Kampar Pasca Libur Idulfitri, Karutan Rengat Cek Teralis dan Dinding DLH Rohil Bersihkan Tumpukan Sampah di Bagan Batu Hari Pertama Pasca Libur Lebaran, Disdukcapil Pekanbaru Mulai Ramai Didatangi Masyarakat Disnakertrans Riau Turunkan Tim Pengawas Tindaklanjuti 33 Perusahaan yang Tak Bayar THR