PEKANBARU - Ketua Komisi II sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga, mengaku kecewa dengan Muhammad Jamil sebagai Ketua TAPD karena tidak menjalankan rekomendasi serta saran dari Banggar dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2021.

Rekomendasi yang dimaksud Dapot yakni meminta meminimalisir kegiatan di APBD Perubahan karena anggaran dikhususkan untuk memprioritaskan pelunasan hutang tunda bayar pada tahun 2021 yang belum dilunasi sehingga hutang tersebut dibebankan kepada Pj Walikota Pekanbaru Muflihun.

"Saya kecewa dengan Pak Jamil sebagai Sekda dan juga sebagai Ketua TAPD ini. Saat pembahasan banggar APBD-P 2021 lalu, saya menyampaikan kepada TAPD dan juga kepala OPD supaya jangan ada kegiatan di APBD Perubahan karena anggaran ini dikhususkan untuk membayar hutang-hutang (tunda bayar) di tahun 2021," ungkap Dapot, Senin (27/6/2022).

Dengan tidak dilaksanakannya apa yang direkomendasikan dalam Banggar beberapa waktu lalu. Dapot menyampaikan, sekarang ada Rp148 miliar hutang yang dibebankan kepada Pj Walikota Pekanbaru.

"Sekarang ini kita punya hutang sekitar Rp148 miliar yang sekarang ini dibebankan kepada Pj. Gara-gara (hutang) ini kan kinerja Pj Walikota Muflihun jadi tidak maksimal dalam memprioritaskan program kerja seperti sampah, banjir dan jalan berlobang," jelasnya.

"Padahal, keinginan saya kemarin itu, ketika masa jabatan Walikota Firdaus sudah selesai, harapan saya hutang kita itu tidak ada lagi kepada Pj Walikota yang baru ini. Tapi ternyata apa yang disampaikan itu tidak dilaksanakan Sekdako Jamil," sambungnya.

Dapot pun mendesak Pj Walikota Pekanbaru Muflihun untuk segera mengevaluasi Sekdako Muhammad Jamil. Menurutnya, tidak ada salahnya bagi Pj Walikota Pekanbaru Muflihun untuk mengevaluasi terhadap jajarannya. Termasuk, Sekdako Pekanbaru.

"Kalau tidak sejalan dengan Pj, saya yakin dan percaya kalau Pemko Pekanbaru ini nantinya tidak akan berjalan dengan baik, pasti akan bersebrangan. Saran saya, Pj Walikota harus mengevaluasi (Sekdako) ini supaya roda pemerintahan kota ini dapat berjalan baik," tegasnya.

Dapot juga mengingatkan Pj Walikota Pekanbaru Muflihun agar betul-betul mampu menyinkronkan seluruh jajarannya. Mulai dari Sekda, Kepala OPD hingga Camat dan Lurah. Hal ini bertujuan demi menjalankan roda pemerintahan yang jauh lebih baik kedepannya.

"Sekarang ini jelas, sudah ada Pj Walikota, satu komando. Jangan ada dua komando pulak. Saya dengar ada selintingan, ini ada grupnya ini, dan ini grupnya itu. Ya, mana boleh berkubu-kubu seperti itu. Bagi siapa yang tidak bisa bekerjasama dengan Pj Walikota, ya ganti saja," terangnya.

Politisi PDI Perjuangan menyarankan Pj Walikota Pekanbaru Muflihun untuk bersikap tegas memberikan arahan kepada jajarannya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru.

"Bagaimana persoalan yang ada di kota ini bisa terselesaikan dengan baik oleh Pj Walikota seperti banjir, sampah dan jalan berlubang. Jadi, ya nggak masalah (dievaluasi). Tengoklah jalan-jalan sekarang banyak yang berlubang dan rusak, tidak ada action dari Pemko Pekanbaru," tutup Dapot.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Bakal Telan Biaya Rp1,8 Miliar, SDN 83 Pekanbaru Segera Dibangun Pasca Terbakar Harga Komoditas Pertanian di Riau Stabil, Pinang Kering Tetap Rp4.400/Kg Pj Wako Bakal Berganti, Sekdako Tegaskan ASN Pemko Pekanbaru Tetap Produktif Edaran Disdik Riau Melarang Acara Mewah Perpisahan Sekolah, Ini Respon PGRI Riau Genjot Pendapatan Daerah, Bapenda Kepulauan Meranti Upgrade Aplikasi Sitanjak		Pj Sekdaprov: Otda untuk Kesejahteraan dan Demokrasi Digrebek, Bandar Narkoba Kampung Dalam Pekanbaru Tunggang Langgang Lompat ke Sungai Siak Alumni Angkatan I, Sovia Septiana Wakilkan Caleg Terpilih dari Riau Hadiri Halalbihalal Golkar Institute Sambut Pilkada Serentak 2024, HKR Dorong Generasi Muda Rohul Turut Berpolitik Ikut Halalbihalal Polresta Pekanbaru, Ini Pesan Kapolda Riau untuk Personel