PEKANBARU - Posisi Drs HM Noer MBS digoyang. Massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Se-Riau (AMPR) menuntut pada Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT agar dia dicopot dari posisi Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru.

AMPR menyampaikan desakannya ini dengan datang ke Perkantoran Tenayan Raya milik Pemko Pekanbaru, Jumat (23/10/2020). Aspirasi yang mereka bawa diterima perwakilan dari Pemko Pekanbaru.

Massa yang datang ini menilai M Noer tidak kompeten dan tidak memilki kredibilitas untuk memimpin Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. "Kami menuntut Noer MBS dinonaktifkan sebagai Kadiskes Kota Pekanbaru. Karena di saat pandemi Covid-19 merajalela, Kadiskes justru cuti panjang selama 3 bulan," kata Ketua AMPR Riski Nur Ichsan dikutip dari riaupos.

Dia melanjutkan, M Noer juga dinilai tak cocok pada jabatan tersebut karena tidak punya latar belakang akademik yang sesuai dengan OPD yang dipimpin. "Apalagi statement maupun komentar beliau terkait Covid-19 pascacuti, kami nilai blunder," imbuhnya.

Pihaknya sambung Riski menyatakan mosi tidak percaya kepada Dinas Kesehatan. Serta meminta Wali Kota Pekanbaru Firdaus melengkapi atau menambah mesin RT-PCR, agar hasil pemeriksaan pasien dapat segera diketahui, dan pemakaman pasien terduga Covid-19 dapat berjalan semestinya.

"Jangan jenazah sudah dimakamkan secara protokol Covid-19, ternyata beberapa waktu kemudian baru hasilnya keluar negatif," tegasnya. Riski menuntut agar aspirasi ini disampaikan kepada pimpinan serta mendapat tanggapan, hingga Rabu depan.  Jika tidak maka, ia berjanji AMPR akan membawa massa untuk menggelar aksi.

"Kami kecewa karena tadi hanya ditemui oleh pihak Kesbangpol saja. Tetapi kita sepakat bahwa aspirasi ini akan disampaikan kepada pimpinannya, dan kita akan mendapatkan tanggapan pada Rabu depan, jika tidak kami akan bawa massa untuk gelar aksi,” pungkasnya.

Terpisah, Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST melalui Kabag Humas Mas Irba Sulaiman saat dikonfirmasi mengenai tuntutan ini menyebut, dalam negara demokrasi, menyampaikan aspirasi seperti yang dilakukan AMPR adalah hal yang diatur undang-undang. "Artinya mereka menjalankan fungsi kontrol sosial. Tidak masalah," ucapnya.  

Apa yang menjadi aspirasi massa yang datang ini tambah Irba akan dibahas di internal Pemko Pekanbaru. "Ini jadi masukan," singkatnya. HM Noer MBS dikonfirmasi Riau Pos mengarahkan untuk langsung berkoordinasi dengan kuasa hukumnya. "Ke kuasa hukum untuk menjawab," katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukumnya Erni Marisa SH, mengatakan, pihaknya akan menjelaskan duduk perkara masalah yang terjadi, Sabtu (24/10/2020). "Untuk menjawab itu, besok (hari ini, red) pukul 09.00 WIB kita akan memberikan keterangan. Untuk menjawab pemberitaan yang ada," kata Erni. (*)

BERITA LAINNYA
Makin Silau Nih, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Naik Tipis Jadi Rp1.347.000 Banyak Drainase Alami Pendangkalan dan Tersumbat Sampah, Ini Tindakan PUPR Pekanbaru Pj Wako Pekanbaru Beri Peringatan Agar Jangan Ada Pungli Dalam PPDB Persiapan Liga 2 Musim 2024/2025, Management PSPS Riau Lakukan Evaluasi SKK Migas Dorong Kontraktor Manfaatkan Momentum Lonjakan Harga Minyak		BMKG: Akhir Pekan Riau Nihil Titik Api Alfedri Kembali Jadi Bakal Calon Bupati Siak, Tetap Berpasangan dengan Husni di Pilkada Siak 2024 Indra Gunawan Eet Disiapkan Maju di Pilkada Bengkalis 2024, Kembali Bertarung dengan Kasmarni Pilwako Dumai 2024, Ketua DPC Demokrat Dumai Mulai PJ Walikota Tanjungpinang Jadi Tersangka Kasus Pemalsuan Surat Tanah