PEKANBARU - Penerapan sanksi bagi masyarakat yang membakar sampah dengan sengaja ternyata banyak yang belum mengetahui.  Untuk itu, Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 134 tahun 2018 tentang cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomer 8 Tahun 2014 tentang larangan masyarakat membakar sampah tersebut disosialisasikan dengan maksimal.

Pasalnya hingga saat ini, banyak masyarakat di Kota Pekanbaru yang belum mengetahui pasti soal kagetori sampah yang tidak boleh dibakar, volume sampah yang dibakar dan sanki seperti apa yang dikenakan kepada masyarakat.

Hal ini diakui oleh Epi (50) warga Jalan Kuansing, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Ia mengetakan, dirinya sama sekali belum mengetahui soal aturan tersebut,  bahkan pihak pemerintah  termasuk RT/RW belum ada yang menginformasikan dan menyosialisasikan.

"Masak tidak boleh dibakar? sampah yang seperti apa yang tidak boleh dibakar itu. Kalau sampah rumahan seperti sampah plastik sampah habis-habis masak paling dikumpul habistu letak depan rumah paling diambil petugas sampah. Nah kalau sampah dedaunan, ranting kayu di perkarangan rumah biasa petugas sampah ngak mau ambil, terus mau diapakan ditanam?" ungkap Epi, saat diwawancara Jumat (28/2/2020).

Tidak hanya kategori sampah yang dibakar, Epi juga belum mengetahui sanksi yang diterima jika melanggar aturan tersebut.

"Jangan main sanksi-sanki saja lah,  kalau kita aja belum tahu soal aturan tersebut. Untuk masyarakat Pekanbaru pinggiran masuk akal juga karena apabila membakar sampah takut memicu kebakaran hutan dan lahan secara daerah Pekanbaru pinggiran masih banyak lahan. Tapi kita yang di tengah kota ini bagaimana ini, tentunya harus disosialisasikanlah," tukasnya.

Permintaan agar dilakukan sosialisasi tersebut juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri mendukung Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang akan menjatuhkan sanksi denda untuk warga yang dengan sengaja membakar sampah. Namun pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) harus melakukan sosialisasi dengan maksimal.

"Pastinya DPRD Pekanbaru mendukung wacana tersebut, namun Pemko Pekanbaru harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Libatkan Camat, Lurah, RW dan RT untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat," kata Azwendi, saat berbincang bersama wartawan Jumat (28/02/2020).

Azwendi juga menuturkan, Perwako ini kalau dinilai memang ada dampak positif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, namun dirinya meminta Pemko Pekanbaru untuk bisa memikirkan dampak negatifnya juga.

"Dampaknya bisa saja petugas Dinas Kebersihan lebih banyak bekerja, dan apakah Pemko sudah memikirkan itu? Gak boleh hanya denda-denda saja yang dikejar," ujarnya.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Fauzia

BERITA LAINNYA
Libur Panjang Usai, Jalan SM Amin Pekanbaru Mulai Macet Promo Xtra Ramadan Xiaomi Berlanjut Hingga 30 April 2024, Ada Potongan Harga Hingga Rp800 Ribu ASICS Hadirkan Concept Store Di Mall Living World Pekanbaru Pj Wako Pekanbaru Lepas 71 Kafilah, Hadiah Umrah Disiapkan untuk Juara di MTQ ke-42 Posko Angkutan Lebaran Ditutup, Bandara SSK II Pekanbaru Layani 168.802 Penumpang		Maju Pilwako Pekanbaru, Agung Nugroho Mulai Kerucutkan Kandidat Wakil Lepas Kafilah Inhu untuk MTQ ke-42 Riau, Ini Pesan Sekda Satu Per Satu Tokoh Mulai "Cek Ombak", Kini Bupati Kuansing Turut Nyatakan Siap Maju Pilgubri Terekam CCTV, ART di Kepri Curi Emas dan Uang Majikan Senilai Rp100 Juta Lepas Kafilah MTQ Tingkat Riau ke Dumai, Ini Pesan Bupati Pelalawan