PEKANBARU - Demo mendesak Gubernur Riau untuk dapat mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ada di Provinsi Riau terulang kembali. Kali ini puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung dan Himapersis sambangi Kantor Gubernur Riau dengan menggelar aksi damai, Rabu (18/9/2019).
Dalam orasinya massa menuntut sekaligus mempertanyakan kepada Gubernur Riau mengapa kabut asap tidak hilang juga dari Provinsi Riau. Mereka juga menilai Pemerintah Provinsi Riau lamban dan tidak tegas dalam mengusut kasus korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Setelah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan Pemerintah Provinsi Riau, Aliansi Cipayung diperbolehkan masuk ke halaman Kantor Gubernur Riau dan berdiskusi langsung dengan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution.
Junelka selaku Korlap Aliansi Cipayung mengatakan melihat situasi dan kondisi Provinsi Riau saat ini, sudah sangat memprihatinkan dan meresahkan masyarakat. Ini dikarenakan kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tidak kunjung hilang dari Provinsi Riau.
Lanjut Junelka, sebab itu Aliansi Cipayung Pekanbaru menuntut Pemerintah Provinsi Riau supaya sigap dan tegas menangani permasalahan Karhutla. "Kemudian kami juga menuntut Gubri memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk mencabut izin perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan," tegasnya.
"Selain itu, kami juga meminta Kapolda Riau menetapkan status hukum kepada perusahaan/korporasi yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Selanjutnya meminta Gubri dan Kapolda memberi ruang diskusi kepada mahasiswa yang tergabung di Cipayung dengan Satgas Karhutla," jelasnya.
Massa juga meminta Pemerintah Provinsi Riau dapat menangani secara serius korban yang menderita ISPA. "Kami meminta Gubri dan Kapolda mengundurkan diri apabila tidak sanggup menangani karhutla," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengatakan kegelisahan yang dirasakan saat ini sama seperti yang ia rasakan. "Apa yang diderita keluarga kalian itu juga yang keluarga saya rasakan. Pemerintah bukannya tidak berupaya untuk mengatasi karhutla ini, tetapi ini di luar kuasa kita," tukas Wagubri.
Sambung Edy, bahkan jumlah personel Satgas Karhutla yang bekerja untuk mengatasi karhutla sekarang berjumlah 6.000 orang lebih. Terdiri dari TNI, Polri, LHK, BPBD, Manggala Agni, Damkar. Kemarin lanjutnya, juga ada tambahan pasukan dari Satuan Batalyon131 Payakumbuh. Artinya tambahan ini adalah salah satu evaluasi yang dilakukan untuk mengatasi karhutla ini.
"Sekarang ini, pesawat untuk mengatasi karhutla sendiri sudah berjumlah 9 pesawat. Empat waterbombing, selebihnya ada pesawat patroli dan perekayasa awan untuk menciptakan hujan buatan," sebut Edy.
Untuk masalah korporasi, sudah dilakukan penyelidikan. Bahkan LHK sudah ada yang menyegel perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan.
"Dan apa yang kita lakukan sekarang hanya usaha, hasil akhir bukan di tangan kita. Oleh karena itu kita juga harus melakukan upaya non fisik seperti yang telah Pemerintah Provinsi Riau lakukan yaitu Salat Istisqa, karena hanya izin Allah masalah ini bisa teratasi," ucapnya.
Selain itu, untuk korban ISPA pemerintah juga sudah menyediakan posko-posko kesehatan. Dan itu tanpa ada pungutan biaya. "Kalau untuk Gubri dan Kapolda mundur apabila tidak mampu atasi karhutla saya tidak bisa jawab, karena itu persoalan individu," tutupnya.
Penulis : Rivo Wijaya
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
