www.halloriau.com

BREAKING NEWS :
Tok, APBD-P 2020 Bengkalis Disahkan Rp3,1 Triliun
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Rakyat Riau Menanti Sidang Putusan SP3 Perusahaan Pembakar Lahan
Sabtu, 05 Agustus 2017 - 15:47:11 WIB

PEKANBARU - Tinggal selangkah lagi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau akan melihat hasil putusan dari ketidakadilan perusahaan korporasi yang selama ini menjadi penyebab dugaan timbulnya kabut asap Kebakatan Hutan dan Lahan (Karlahut) ditahun 2015. 

Ungkapan perasaan ini diluahkan Walhi dan Kuasa Hukumnya didepan awak media di Mr. Brewok Cafe Jalan Sudirman, Sabtu (5/8/2017). Hasilnya tinggal menunggu satu agenda utama, yaitu Sidang Putusan terkait diterbitkannya Surat Perhentian Penyelidikan (SP3) oleh Polda Riau terhadap terduga PT. RJU, PT. PSPI, PT. RL. 

Menurut Manager Advokasi dan Kebijakan Walhi Nasional, Even Sembiring, SP3 yang diterbitkan Polda Riau secara prosedural tidak sah melihat alasan penghentian penyidikan terhadap 3 perusahaan objek permohonan. 

"Hal ini didasarkan pada pelanggaran KUHAP serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI No. 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana," terang Even. 

Ia juga mengatakan, proses usaha yang dilakukannya ini merupakan bentuk kerja sama tim yang saling bahu membahu menyampaikan dalil dan pembuktian guna memperlihatkan cacat prosedural dan kebohongan mendasar terkait diterbitkannya SP3 terhadap korporasi didepam Hakim Pengadilan. 

"Ini merupakan bentuk kerja keras kami bersama dimana, usaha yang dilakukan ini semata-mata ingin membela seluruh rakyat Riau," kata Even. 

Sementara itu Suryadi Kuasa Hukum Walhi menambahkan bahwa SP3 yang diterbitkan Polda Riau tidak hanya cacat prosedur namun juga kabur dalam memahami tujuan penyidikan. 

"Dalam proses penyidikan terhadap keseluruhan objek praperadilan ini, Polda Riau tidak melakukan kewenangan yang diberikan KUHAP seluas-luasnya secara maksimal dalam rangka melakukan upaya paksa lain untuk menemukan bukti sesuai dengan yang diterangkan ahli hukum acara pidana," sambung Suryadi. 

Lebih lanjut ia mengatakan ada beberapa pengabaian dan penguburan unsur tindak pidana dalam perkara Karhutla. Antara lain, tidak diperhatikannya atau kesengajaan PT. RJU untuk menyediakan peralatan pengendalian Karhutla, tidak adanya pengambilan stempel kebakaran dilahan untuk diuji ke laboratorium. 

Polda Riau tidak mempertimbangkan penjatuhan saksi administratif melalui Surat Keputusan Men-LHK kepada PT. RL. Karena tidak melakukan tindakan apapun untuk memadamkan kebakaran yang terjadi dikawasan izinnya. 

"Dengan segala upaya dilakukan oleh Walhi termasuk melalui jalur hukum, semua itu untuk melawan kejahatan korporasi dalam kasus Karhutla. Karena kami masih meyakini bahwa ruang pengadilan merupakan jalan bagi rakyat yang mencari keadilan," pungkas Suryadi. 

Penulis : Helmi
Editor : Unik Susanti

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Ilustrasi.Luas Lahan Terbakar Riau Sejak 1 Januari hingga 1 April 2020 Capai 996,58 Hektare
Video Conference​ Kapolri dengan Kapolsek Koto Gasib Ipda Suryawan.Kapolri Beri Reward Kapolsek Koto Gasib karena Kinerja Baik Padamkan Karhutla
Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Karhutla Provinsi Riau Tahun 2020, Senin (9/3/2020) sore di halaman Kantor Gubernur Riau.BNPB Harapkan Kolaborasi Pentahelix Ditingkatkan Guna Atasi Karhutla di Riau
  Kesiapan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca di Pekanbaru, Provinsi Riau BPPT Mulai Operasi TMC Siaga Darurat Karhutla di Riau
Kepala BNPB Doni Monardo dalam pertemuan​ bersama Forkopimda, Senin (9/3/2020) sore di Ruang Melati Kantor Gubri.BNPB: TNI Rancang Program Water Container Boombing untuk Padamkan Karhutla
Rapat Koordinasi (Rakor) kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Provinsi Riau Tahun 2020BPBD Riau Gelar Rakor Karhutla, 200 Personel Kostrad Bakal Diturunkan dari Pusat

 
Berita Lainnya :
  • Tok, APBD-P 2020 Bengkalis Disahkan Rp3,1 Triliun
  • 228 Warga Pekanbaru Buang Sampah Sembarangan Kena OTT Satgas Gakkum DLHK
  • Ini "Otak" All New NMAX 155 Connected/ABS
  • KUA-PPAS ABPD Perubahan 2020 Kepulauan Meranti Disepakati, Pendapatan Berkurang Rp 37 Miliar Lebih
  • Senangnya Kepala Tim Petronas SRT saat Rossi Akhirnya Bergabung
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    Kepala Balai PPW Riau dan Bupati Bahas Penuntasan Kawasan Kumuh
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved