Oleh : Reza Alfian

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh.

Kekuasaan itu sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. (Max Weber 1992)

Seseorang atau kelompok yang memegang suatu bentuk pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat banyak, menampilkan diri sebagai penguasa dengan melakukan tekanan, ancaman dan intimidasi secara sporadis kepada masyarakat umum, pelaku usaha dan profesi tertentu, dalam mengawal kekuasaannya, tentu hal ini tidak bagus bagi iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara yang telah dilindungi oleh konstitusi.

Konsep kepemimpinan demikian sesunguhnya memberikan pencitraan kepada masyarakat terhadap kemampuan seorang penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kemampuan mengorganisir kekuasaan tirani tidak pernah bertahan lama, sebab hanya bergerak pada satu kelompok dengan mengorbankan kepentingan masyarakat secara luas. Artinya mendapatkan kekuasaan hanya sekedar memenuhi kepuasan sesaat.

Dominasi kepemimpinan yang melampaui kewenangan menjurus pada terbentuknya pemerintah tirani, jika segala aspek kontrol sosial dianggap sebagai suatu ancaman nyata dalam sebuah pemerintahan yang berkuasa. Tentunya kondisi pemerintah yang demikian menimbulkan kerugian - kerugian besar dalam proses pembangunan suatu daerah.

Pengaruh kepemimpinan yang sewenang - wenang atas sebuah kekuasaan yang digunakan mampu merusak dan menjatuhkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin.

Sesungguhnya kekuasaan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok, ianya adalah satu pemberian dari sebagian jumlah masyarakat, dimasa sistem demokrasi saat ini. Dalam makna lainnya kekuasaan setengah kepercayaan.

Pasca berakhirnya orde baru sejarah mencatat tirani kekuasaan yang begitu kental mengintervensi segala lini mampu dijatuhkan oleh rakyat.

Di era reformasi ini, dengan sistem demokrasi "One Man One Vote"  atau "kekuasaan setengah kepercayaan" menempatkan seorang pemimpin kekuasaan berada pada titik keseimbangan di antara pilihan masyarakat.

Artinya memihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara umum, berasaskan keadilan bersama seluruh masyarakat dan meletakkan hukum, peraturan dan perundang - undangan sebagai landasan dalam menjalankan kekuasaan. (*)