PEKANBARU - PNPM Mandiri yang berafiliasi menjadi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menggelar lokakarya strategi komunikasi kota tanpa kumuh (kotaku) Provinsi Riau tahun 2016 di Hotel Alfa kota Pekanbaru, Senin (28/11/2016). Lokakarya itu dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Raung dan Sumber Daya Air membuka pelatihan Agus Dwi Sumarno.

Dwi menyebut, berdasarkan data yang dihimpun, di Provinsi Riau tercatat 1184 ha kawasan kumuh. Namun ia menilai angka tersebut masih terlalu rendah karena kepala daerah masih terkesan malu untuk mengakui wilayah kekuasaannya dikatakan kumuh.

"Seharusnya kepala daerah tidak perlu malu. Karena inilah kesempatan kita untuk menyedot anggaran APBN ke Provinsi Riau," kata Dwi.

Lanjutnya, semakin luas wilayah kumuhnya maka perhatian pemerintah pusat akan semakin besar. Dwi menyebut, program kota tanpa kumuh provinsi Riau sangat bagus untuk membuat seluruh kawasan di Riau terbebas dari kawasan kumuh.

Ia juga menyinggung, faktor yang paling mempengaruhi sebuah kawasan itu dikatakan kumuh adalah ekonomi masyarakat. Jika ekonominya masih di bawah kawasannya masih jauh dari bersih.

"Tapi ketika kawasan sudah menengah keatas kondisinya sudah mulai bersih. Maka kita apresiasi program ini karena tidak hanya membereskan kawasan kumuh. Namun juga bisa mengentaskan kemiskinan," jelas Dwi.

Untuk mengubah zona kumuh ke zona bersih tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu butuh kerjasama seluruh pihak mulai dari pemerintah setempat hingga seluruh lapisan masyarakat.

"Di forum inilah kita diskusikan dan matangkan pemahaman kita tentang pemahaman kota tanpa kumuh sehingga tahun depan Riau bisa jadi wilayah yang nyaman aman dan bersih," jelasnya.

Penulis : Delvi Adri
Editor : Yusni Fatimah