Oleh: Zunnur Roin*

"Di bawah minyak di atas minyak, sepertinya tidak akan bertahan lama lagi sebagai jargon andalan Negeri  Lancang Kuning untuk mengembangkan layarnya yang sejauh ini ditumpangi  kurang lebih 6,3 Juta jiwa. Lancang Kuning jangan sampai terdampar karena perubahan iklim yang tidak menentu. Nakhoda dan awaknnya harus telaten jika tidak ingin Si Lancang sirna kegagahannya."
Sepenggal Cerita pembuka kata.

Sektor perkebunan dan migas seyogianya telah menjadi sektor kebanggaan pendapatan asli daerah Riau sejak bertahun-tahun lamanya. Sekurang-kurangnya Riau pernah menjadi salah satu  provinsi terkaya di nusantara, kendatipun sempat juga menjadikan Riau sebagai negara paling merugi di Dunia. Bagaiamana tidak, kesulitan menasionalisasikan aset pengelola SDA tersebut justru berdampak pada  ketidakseimbangan kesejahteraan dengan banyaknya kekayaan alam yang dikuras. Sehingga tidak mampu mengembangkan secara efektif sektor-sektor pendapatan lain yang baru terfikirkan untuk menopang kelangsungan kesejahteraan.

Argumentasi ini penulis lontarkan karena dua tahun belakangan, Pemprov Riau gencar mengkambinghitamkan aspek Pariwisata untuk menyelamatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau. Hal itu dikarenakan melemahnya harga komoditi unggulan Riau (Perkebunan dan Migas) yang kemudian berdampak pada menurunnya penerimaan pajak. Penerimaan pajak Riau sendiri memang masih didominasi oleh 5 sektor unggulan, yaitu sektor perkebunan, sektor industri pengelolaan, sektor jasa keuangan, perdagangan besar dan eceran.

Upaya alternatif pemprov untuk menstabilkan bahkan meningkatkan perekonomian dan pendapatan adalah dengan mengembangkan pariwisata berbasis kebudayaan. Pemprov Riau sendiri melalui SKPD nya (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dalam konteks ini menawarkan 5 konsep pengembangan pariwisata, yaitu konsep pengembangan berbasis kebudayaan, wisata alam, wisata buatan, sumber daya manusia, dan pemasaran pariwisata.

Pertanyaannya,bagaimana kelima konsep ini terimplementasi bukan hanya terpusat pada pariwisata yang sudah tereksplor. Artinya pemerintah harus gencar memasifkan siasat pengembangan ini untuk objek-objek wisata perdesaan yang dapat terkelola dengan pengelolaan dan pengembangan yang terorganisir dengan baik. Karena pendapatan dari sektor pariwisata bukan tentang pendapatan tersistem saja. Dalam konteks perekonomian, Pariwisata mampu menghasilkan pendapatan secara langsung bagi masyarakat.

Menggapai keberhasilan pengembangan sektor pariwisata di ranah melayu yang kental akan kebudayaan serta masyarakatnya yang terkenal santun setidaknya menjadi angin segar bagi pemerintah. Dalam upayanya, banyak aspek yang perlu diperhatikan. Mulai dari pemantapan SDM yang berkebudayaan, kreatif dan inovatif, pembangunan infrasruktur serta penganggaran yang tepat guna untuk pengembangan sektor ini.

Untuk mewujudkan itu diperlukan kerja sama yang alot antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten berikut stake holdernya untuk memanfaatkan wewenang otonomnya dalam melakukan pengembangan potensi wisata di daerahnya masing-masing.

Namun urgensi dari konsep pengembangan pariwisata yaitu kendala yang dihadapi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia  dalam analisanya terkait pengembangan sektor pariwisata dengan kemandirian fiskal daerah mengemukakan kendala pengembangan sektor ini terletak pada : Pertama, Regulasi dan kebijakan yang masih menghambat kelancaran pengembangannya. Seperti masih rendahnya skala prioritas untuk pariwisata, tata ruang dan penggunaan lahan yang cenderung menghambat  investor untuk berinvestasi serta birokrasi yang berbelit-belit dengan waktu yang relatif lama dan biaya yang sangat tinggi. Kedua, penyediaan infrastruktur jalan, perhubungan, perhotelan, dan fasiltas umum lainnya. Ketiga, keterbatasan kemampuan SDM yang telah menjadi permasalahan klasik.

Sejauh ini pengembangan pariwisata di Riau hanya terfokus pada beberapa pariwisata saja. Sebut saja Pacu Jalur di Kuantan Singingi, Bakar Tongkang di Bagansiapi-api yang pada tahun ini mampu mendatangkan wisatawan domestik dan internasional pada angka 40.000 orang, kemudian Siak sebagai salah satu pusat peradaban kerajaan melayu pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan jumlah wisatawan yang sangat signifikan.

Selanjutnya wisata Bono yang menjadi idaman surver internasional di Pelalawan dengan akses perhubungan nya jauh dari kata wajar, serta peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berada di Kabupaten Kampar (Candi Muara Takus). Kemudian Festival Pantai Rupat, Keindahan Panorama Pulau Jemur, Wisata Religi di Masjid Islamic Centre Rokan Hulu serta masih banyak lagi objek alami dan buatan yang sudah tersentuh penanganan yang serius maupun yang belum.

Artinya, pengembangan yang dimaksud harus gencar di jajaki. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus segera menginventarisir seluruh potensi alami dan buatan untuk kemudian dapat dilakukan kajian pengembangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga dapat melahirkan strategi pencapaian dengan limit waktu yang sesingkat-singkatnya.

Asa itu akan dapat terwujud jika cita-cita ini terlaksana dengan pelaksanaan yang sungguh - sungguh. Karena pertaruhan untuk mewujudkan Riau Sebagai "The Homeland of Malay" pada tahun 2020, terletak pada keberhasilan pengembangan di aspek pariwisata yang notabene bersentuhan langsung dengan khazanah kebudayaan, khususnya kebudayaan melayu.

*Gubernur Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fisipol UIR