Pak Wako Kalau Mau Citra Baik, Copot Kadis Bina Marga dan Usut Proyek PL Bermasalah
PEKANBARU - Mencuatnya proyek bermasalah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM-SDA) Kota Pekanbaru , mendapat tanggapan miring dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pekanbaru, Sufirman. Ia mendesak Walikota Pekanbaru, Firdaus mencopot Kepala Dinas BM-SDA Kota Pekanbaru Zulkifli Harun sebagai biang dari permasalahan yang terjadi di Dinas tersebut.
Sufirman menilai Zulkifli paling bertanggungjawab dan dianggap tidak becus dalam menunjuk rekanan dalam pengerjaan proyek-proyek Penunjukkan Langsung (PL), sehingga banyak proyek yang dikerjakan asal jadi.
"Pak Wali kalau ingin citranya baik harus segera mengganti Kepala Dinas PU BM-SDA itu. Kalau perlu Zulkifli Harun itu mundur dari jabatannya karena tidak bertanggung jawab dengan proyek-proyek yang ada di Pekanbaru,"kata Sufirman, Jumat (29/4/2016).
Dikatakannya, dalam melakukan pekerjaan proyek yang menggunakan uang rakyat, pihak kontraktor juga harus bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Selain itu, Dinas BM-SDA juga diminta melakukan pengawasan agar proyek yang telah dikerjakan nantinya bisa dipertanggung jawabkan.
"Persoalan yang selama ini terjadi dari tahun ke tahun tentang pelebaran jalan di Dinas BM-SDA itu ya masih minimnya pengawasan dan tidak ada spek yang memadai. Sehingga setelah tuntas, empat bulan hancur lagi pengerjaan proyek itu,"ujarnya.
Ia juga menyayangkan pernyataan Zulkifli Harun yang menyebutkan tidak ada untungnya dalam memberikan proyek-proyek pekerjaan pembangunan jalan yang diberikan kepada kontraktor.
"Kalau Kadis PU minta dapat untungnya, saya minta aparat kepolisian dan kejaksaan untuk masuk dan memeriksa pengerjaan proyek PL yang ada di Dinas PU BM-SDA. Masa kepala dinas minta jatah pula,"ketusnya.
Sufirman juga meminta Walikota mengawasi proyek PL yang ada di dinas-dinas. Kebanyakan proyek semacam itu sudah dikerjakan sebelum tahun anggaran berjalan. Sehingga, proyek tidak sesuai bestek.
"Walikota juga harus turun tangan melakukan pengawasan. Proyek semacam itu rawan penyimpangan.
Sehingga tidak sesuai bestek. Tiga bulan selesai dikerjakan, jalan sudah rusak. Kepala Dinas menyebut tidak tau itu kesannya dia cuci tangan," tegasnya.
Ia juga berpesan kepada seluruh pihak kontraktor agar dalam menjalankan proyek yang diberikan oleh Dinas PU Kota Pekanbaru nantinya bisa memasangkan plang proyek dan bestek pembangunan.
"Sekecil apapun proyek harus ada plang proyeknya. Itu uang negara bukan uang bapak dia. Satu rupiah pun harus diketahui masyarakat, apalagi yang gunakan jalan itu kan juga masyarakat," tuturnya.
Penulis : Delvi Adri
Editor : Unik Susanti
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
