PEKANBARU – Rencana pengalihan pembiayaan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ke pemerintah pusat mulai Januari 2027 mendapat sambutan positif dari Ketua DPW Aliansi Merah Putih (AMP) Provinsi Riau, Eko Wibowo.
Namun, Eko berharap kebijakan tersebut juga menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN PPPK penuh waktu melalui APBD 2027.
Menurut Eko, apabila beban pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu tidak lagi ditanggung pemerintah daerah, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan tersebut dapat menjadi ruang fiskal untuk memperhatikan kesejahteraan ASN PPPK penuh waktu.
"Kami sangat menyambut baik kebijakan pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen yang akan mengambil alih penganggaran gaji guru PPPK paruh waktu mulai Januari 2027. Ini tentu menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan dan pemerintah daerah," ujar Eko Wibowo.
Tokoh muda pendidikan Riau ini berharap Pemprov Riau dapat mempertimbangkan pengalihan alokasi anggaran tersebut untuk meningkatkan TPP ASN PPPK penuh waktu yang selama ini pembiayaannya bersumber dari APBD.
"Kami berharap Pemerintah Provinsi Riau bisa memanfaatkan peluang ini dengan mengalihkan anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk gaji PPPK paruh waktu guna meningkatkan TPP ASN PPPK penuh waktu pada APBD 2027," katanya.
Eko menilai, perhatian terhadap kesejahteraan ASN PPPK penuh waktu juga perlu menjadi prioritas pemerintah daerah. Sebab, peningkatan penghasilan diharapkan dapat mendorong semangat, motivasi, dan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Jika pemerintah memiliki perhatian terhadap kesejahteraan ASN PPPK penuh waktu, tentu harus ada upaya untuk mengalokasikan anggaran melalui pergeseran belanja daerah. Kami berharap kenaikan TPP ASN PPPK di Riau bisa diperjuangkan dalam APBD 2027," tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak perlu lagi menganggarkan gaji guru PPPK paruh waktu yang akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
"Pemda tidak perlu lagi menganggarkan gaji guru PPPK paruh waktu yang akan diangkat serentak menjadi P3K penuh waktu tanggal 1 Januari 2027. Pemda hanya menganggarkan gaji P3K penuh waktu yang sudah diangkat sebelum tahun 2027," kata Nunuk dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, pada 2027 terdapat 242.482 PPPK penuh waktu yang pembiayaan gajinya dialihkan ke pemerintah pusat. Sementara itu, lebih dari 900 ribu guru PPPK penuh waktu lainnya masih berstatus ASN daerah sehingga gajinya tetap dianggarkan melalui pemerintah daerah.
Namun, para guru PPPK penuh waktu tersebut nantinya diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 melalui mekanisme khusus dengan afirmasi usia yang akan diatur dalam regulasi tersendiri.
"Jadi, teman-teman Pemda tidak usah khawatir soal gaji PPPK paruh waktu ini, karena semuanya akan kami tarik ke pusat dan kami gaji," tegas Nunuk dikutip dari Jpnn.com.
Nunuk juga menyebutkan, anggaran sekitar Rp23 triliun telah ditransfer Kementerian Keuangan untuk mendukung pembiayaan pengalihan tersebut.
Terkait petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan, Kemendikdasmen menargetkan penerbitannya pada Desember 2026. Sementara itu, proses koordinasi pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu telah dimulai melalui rapat koordinasi regional sejak 17 November hingga akhir bulan ini.
Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian kesejahteraan bagi guru PPPK, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan peningkatan kesejahteraan ASN PPPK penuh waktu.