PEKANBARU – Pemprov Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanganan Jembatan Koto Intan. Sementara itu, penanganan Jembatan Rantau Berangin juga mulai dipersiapkan melalui penyelesaian perencanaan teknis.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat menanggapi aspirasi anggota DPRD Provinsi Riau dalam Rapat Paripurna pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, sejumlah usulan pembangunan infrastruktur menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk kebutuhan penanganan jembatan dan lapangan bola SMA.
SF Hariyanto mengatakan, Jembatan Koto Intan telah menjadi perhatian pemerintah sejak sebelumnya. Karena itu, Pemprov Riau mulai mengalokasikan anggaran untuk menangani persoalan infrastruktur tersebut.
“Memang Jembatan Koto Intan ini sudah menjadi perhatian sejak sebelumnya, dan alhamdulillah tahun ini kita masukkan anggaran sebesar Rp10 miliar. Mungkin belum sepenuhnya menyelesaikan masalah yang kita harapkan, tetapi paling tidak penanganannya sudah mulai kita tetapkan,” ujar SF.
Ia mengakui, anggaran yang disiapkan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan seluruh persoalan jembatan. Namun, alokasi tersebut menjadi langkah awal agar penanganan dapat segera dilakukan.
Selain Jembatan Koto Intan, Pemprov Riau juga memberikan perhatian terhadap Jembatan Rantau Berangin yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
SF menyebutkan, pemerintah telah memasukkan rencana penanganan jembatan tersebut. Saat ini, penyelesaian perencanaan teknis menjadi tahapan penting sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.
“Untuk jembatan yang disampaikan Pak Edi Basri, alhamdulillah sudah kita masukkan, meskipun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Yang penting perencanaannya kita selesaikan terlebih dahulu agar penanganannya bisa dilaksanakan secara bertahap,” jelasnya.
Menurut SF, pembangunan infrastruktur harus didukung perencanaan yang matang dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Riau Fraksi Gerindra, Ginda Burnama, dalam draf pernyataan yang masih perlu dikonfirmasi, menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan kebutuhan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah, termasuk akses jalan dan jembatan yang menjadi penghubung aktivitas sehari-hari. Kami berharap usulan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kemampuan anggaran daerah,” ungkapnya.
Ia juga berharap komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat agar berbagai persoalan infrastruktur yang belum terselesaikan dapat masuk dalam prioritas pembangunan.
“Kami berharap setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD dapat menjadi perhatian bersama. Dengan koordinasi dan perencanaan yang baik, kebutuhan pembangunan di daerah dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas,” pungkasnya dikutip dari MCRiau.
Melalui sinergi antara Pemprov Riau dan DPRD, berbagai kebutuhan infrastruktur diharapkan dapat diakomodasi secara bertahap. Penanganan jembatan dan infrastruktur lainnya diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat di berbagai wilayah Riau.