PEKANBARU - Pemprov Riau menyiapkan sistem digital untuk mengintegrasikan seluruh data penerima bantuan sosial (Bansos), termasuk bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tersebut ditargetkan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.
Integrasi ini diharapkan mampu menekan penerima bantuan ganda sekaligus mencegah masyarakat miskin yang berhak justru tidak tersentuh program perlindungan sosial.
Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi mengatakan, sistem tersebut akan menggunakan pengenalan wajah untuk mengidentifikasi penerima manfaat.
Data hasil identifikasi kemudian dicocokkan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Sederhananya begini, siapapun nanti yang berhak menerima bantuan dalam program perlindungan sosial, itu dikenali wajahnya dalam aplikasi tersebut, dan nantinya akan disandingkan dengan posisi mereka dalam DTSEN," kata Syahrial Abdi, Senin (9/11/2026).
Menurut Syahrial, integrasi diperlukan karena penyaluran bantuan selama ini melibatkan berbagai sumber anggaran dan penyelenggara.
Tanpa basis data yang saling terhubung, pemerintah berisiko kesulitan mengidentifikasi warga yang telah menerima bantuan dari program berbeda.
Cakupan integrasi tidak hanya menyasar Bansos yang bersumber dari APBN dan APBD, tetapi juga bantuan melalui dana CSR perusahaan.
Persoalan utama yang ingin diatasi adalah ketimpangan distribusi bantuan.
Satu kelompok masyarakat berpotensi memperoleh bantuan berulang, sedangkan warga lain yang memiliki kondisi ekonomi lebih rentan justru tidak masuk dalam daftar penerima.
"Jangan sampai ada kelompok masyarakat yang menerima bantuan secara berulang, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Ini yang kemudian bisa menyebabkan ketidakadilan," ujarnya.
Syahrial menegaskan, tanggung jawab pemerintah dalam memperbaiki penyaluran Bansos tidak berhenti pada pendataan dan verifikasi administratif.
Seluruh pihak juga diminta berperan aktif memastikan warga yang memenuhi kriteria masuk dalam sistem perlindungan sosial.
Ia mendorong kepedulian masyarakat di tingkat lingkungan agar warga yang membutuhkan, termasuk tetangga yang memenuhi persyaratan, tidak terlewat dari pendataan.
"Artinya, seluruh pihak perlu memiliki kepedulian untuk memastikan masyarakat di lingkungan sekitarnya, termasuk tetangga, terdata dan masuk dalam sistem tersebut," pungkasnya.
