PEKANBARU - Masalah klasik antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Riau seolah menjadi bom waktu yang siap meledak setiap menjelang akhir tahun.
Guna mencegah kelumpuhan logistik dan kemacetan parah saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terpaksa mengambil langkah darurat dengan meminta 'suntikan' kuota BBM subsidi ke pemerintah pusat.
Sayangnya, nasib mobilitas warga Riau kini sepenuhnya berada di tangan Jakarta.
Pemprov Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi menyodorkan angka permohonan tambahan, namun hingga kini eksekusinya masih menggantung tanpa kepastian.
Kadis ESDM Riau, Ismon menyebutkan, angka yang diajukan tidaklah kecil. Riau mengemis tambahan hampir 200 ribu Kilo Liter (KL) BBM subsidi, yang terbagi atas 99.700 KL Bio Solar dan 99.556 KL Pertalite.
"Pemprov Riau telah mengajukan kuota BBM jenis Bio Solar dan Pertalite. Tapi hingga saat ini masih tinggal menunggu persetujuan dari pusat dalam hal ini BPH Migas," ungkap Ismon, Sabtu (5/9/2026).
Fakta kritis di lapangan menunjukkan bahwa lonjakan konsumsi BBM pada kuartal terakhir adalah siklus pasti akibat mobilitas warga dan distribusi logistik yang meroket.
Namun, respons birokrasi di tingkat pusat seringkali menjadi hambatan.
Ismon mengakui bahwa usulan strategis ini tidak bisa langsung dieksekusi begitu saja.
Ada variabel besar yang berada di luar kendali pemerintah daerah, yakni kekuatan finansial negara.
"Namun realisasi pengajuan penambahan kuota BBM jenis Bio Solar dan Pertalite tersebut tergantung pihak BPH Migas. Karena realisasi penambahan kuota tersebut juga tergantung kemampuan APBN," tambahnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal alarm bagi masyarakat. Jika APBN dianggap tidak memadai oleh BPH Migas, Riau harus bersiap menghadapi skenario terburuk, kelangkaan BBM di tengah tingginya permintaan libur panjang.
Sembari menunggu palu keputusan dari BPH Migas, Pemprov Riau hanya bisa melakukan mitigasi lokal agar antrean tidak semakin mengular dan memicu konflik di lapangan.
Langkah intervensi satu-satunya saat ini adalah 'menekan' pihak penyalur untuk mendistribusikan stok yang ada secara tepat sasaran.
"Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina Patra Niaga," pungkasnya.
