PEKANBARU – Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) menyampaikan kecaman terhadap insiden kericuhan yang terjadi di lingkungan DPRD Provinsi Riau saat pelaksanaan rapat Badan Anggaran (Banggar), Kamis (16/7/2026).
Kericuhan yang melibatkan dua kelompok pendukung anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Golkar tersebut dinilai mencoreng citra lembaga legislatif sebagai representasi masyarakat dan tempat memperjuangkan kepentingan publik.
Ketua FKPMR, Mambang Mit, mengatakan peristiwa tersebut sangat disayangkan karena terjadi di lingkungan DPRD yang seharusnya menjadi ruang musyawarah dan penyampaian aspirasi masyarakat.
"DPRD adalah rumah rakyat, tempat bermusyawarah, berdebat gagasan, dan memperjuangkan kepentingan publik. Bukan arena perkelahian maupun pelampiasan emosi," kata Mambang Mit dalam pernyataan sikap FKPMR.
Menurutnya, insiden tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai budaya Melayu yang selama ini dijunjung tinggi masyarakat Riau, yakni falsafah Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah, Syara' Mengata Adat Memakai.
Ia menegaskan bahwa setiap perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui musyawarah, mengedepankan adab, serta mengutamakan akal sehat, bukan dengan tindakan kekerasan.
Atas kejadian tersebut, FKPMR mendesak pimpinan DPRD Provinsi Riau segera melakukan evaluasi terhadap sistem pengamanan internal, menertibkan akses bagi massa pendukung, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar tata tertib.
Selain itu, FKPMR juga meminta Ketua DPD Partai Golkar Riau dan Ketua Umum DPP Partai Golkar melakukan pembinaan terhadap kader maupun simpatisan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi dan tidak mencoreng nama baik partai maupun lembaga legislatif.
FKPMR turut meminta aparat penegak hukum mengusut insiden tersebut apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mambang Mit mengingatkan bahwa jabatan politik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Sebagai bagian dari unsur Tali Berpilin Tiga, FKPMR menyatakan memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar menjalankan kekuasaan dengan menjunjung tinggi etika dan adab.
"FKPMR tidak ingin peristiwa ini menjadi preseden buruk. Jangan sampai karena ulah segelintir orang, marwah 65 anggota DPRD Riau dan kepercayaan sekitar tujuh juta masyarakat Riau ikut tercoreng," ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menjadikan insiden tersebut sebagai pelajaran agar ruang-ruang demokrasi tetap diisi dengan perdebatan yang sehat, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Riau membutuhkan wakil rakyat yang bertarung dengan gagasan dan mengedepankan akhlak di ruang rapat, bukan bertarung secara fisik di lorong kantor," tutupnya.
