PEKANBARU – Pemerintah pusat terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni yang didukung infrastruktur dasar. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan signifikan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah untuk Provinsi Riau pada 2026.

Tambahan kuota tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan kebutuhan akan hunian layak di Provinsi Riau masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang ada, masih terdapat lebih dari seperlima rumah tangga yang belum memenuhi seluruh kriteria rumah layak huni.

"Kita semua memahami tantangan perumahan di Riau masih cukup besar. Data menunjukkan persentase rumah tangga di Riau yang memiliki akses terhadap hunian layak baru mencapai 78,8 persen. Artinya masih ada sekitar 21,2 persen rumah tangga yang belum memenuhi seluruh kriteria," ujar Plt Gubri SF Hariyanto di Hotel Grand Central Pekanbaru, Selasa (14/07/2026).

Menurutnya, persoalan perumahan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan rumah, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak beserta fasilitas pendukungnya.

"Angka ini bukan hanya menunjukkan besarnya kebutuhan rumah, di dalamnya juga terdapat persoalan kemampuan masyarakat membeli rumah, kualitas bangunan, ketersediaan lahan, pembiayaan, serta dukungan jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi. Inilah yang ingin kita jawab sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap program 3 juta rumah untuk masyarakat," jelasnya.

SF Hariyanto menegaskan, program pembangunan perumahan yang dicanangkan pemerintah pusat tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menciptakan kawasan permukiman yang layak dan berkualitas.

"Dibalik arahan Bapak Presiden, negara memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah yang layak, memperbaiki rumah tidak layak huni, serta membangun kawasan permukiman yang didukung prasarana yang benar," ungkapnya.

Ia menyebut perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan di Riau tercermin dari lonjakan kuota BSPS yang diterima daerah. Bahkan, kuota tersebut kembali bertambah setelah pemerintah pusat memberikan tambahan alokasi sekitar dua pekan lalu.

"Pada awalnya, kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk Provinsi Riau tahun 2025 memang ditetapkan sebanyak 433 unit. Alhamdulillah di 2026, kita dapat bantuan sebanyak 4.687 unit. Kemudian, kemarin kita mendapatkan tambahan lagi dari pemerintah pusat kira-kira dua minggu yang lalu, menjadi 5.000 unit," terangnya.

Dengan tambahan tersebut, total kuota program bedah rumah untuk Provinsi Riau pada 2026 mencapai 5.000 unit, meningkat tajam dibandingkan alokasi sebelumnya.

SF Hariyanto juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atas dukungan yang diberikan kepada Provinsi Riau.

"Terima kasih banyak, itu luar biasa bantuan dari Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) yang telah menambah kuota, kami tidak menyangka. Jadi tanggung jawab kita di sini, sangat besar," pungkasnya dilansir dari MCRiau.