PEKANBARU – Pemerintah pusat terus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital (Pemdi). Transformasi ini ditegaskan bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi atau terlihat modern, melainkan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Kick-Off Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 yang diikuti secara virtual oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, bersama sejumlah perangkat daerah terkait dari Kantor Gubernur Riau, Kamis (25/6/2026).

Dalam sosialisasi tersebut, Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Cahyono Tri Birowo, menjelaskan bahwa Pemerintahan Digital merupakan kerangka transformasi yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan nasional.

Menurutnya, transformasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab unit yang mengelola teknologi informasi dan komunikasi, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pemerintahan.

"Bukan hanya unit yang mengelola TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi) saja. Tapi juga pengguna layanan, unit pemilik layanan, dan lainnya," ujarnya.

Cahyono menambahkan, penerapan Pemerintahan Digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga efisiensi anggaran, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, keberhasilan transformasi tersebut juga diukur dari tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Ia menilai kemudahan akses layanan menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat di era digital.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Agi Agung Galuh Purwa, menyampaikan bahwa transisi dari SPBE menuju Pemerintahan Digital berjalan seiring dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan yang sedang berlangsung secara nasional.

Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan Asta Cita yang menempatkan penguatan layanan publik berbasis teknologi sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Agi menegaskan bahwa keberhasilan layanan digital pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam proses perancangan hingga implementasi layanan.

"Pemdi lebih berfokus kepada kebutuhan masyarakat. Kita harapkan masyarakat lebih aktif sebagai partisipan dalam layanan digital pemerintah," ungkapnya dikutip dari MCRiau.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berpusat pada pengguna, Pemerintahan Digital diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.