PEKANBARU - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Riau bersama tenant-tenant yang beroperasi di pusat perbelanjaan di Provinsi Riau menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
Bantuan tersebut merupakan hasil kontribusi para tenant pusat perbelanjaan yang dikoordinasikan oleh APPBI DPD Riau, dengan bentuk donasi berupa kebutuhan pokok dan logistik, antara lain sembako, pakaian layak pakai, biskuit, popok (pampers), pembalut wanita, serta kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh para korban bencana.
Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Ketua APPBI DPD Riau, Acdelina Tamaela, didampingi seluruh jajaran pengurus APPBI DPD Riau.
Bantuan diterima Walikota Pekanbaru diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Hutasuhut, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Bapak Iwan Simatupang.
Ketua APPBI DPD Riau, Acdelina Tamaela, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, sinergi antara pengelola pusat perbelanjaan dan tenant menjadi kekuatan penting dalam menghadirkan bantuan yang cepat dan tepat guna.
Sementara itu, Plt Sekda Pekanbaru, Ingot Hutasuhut, menyampaikan apresiasi atas kontribusi APPBI DPD Riau beserta tenant pusat perbelanjaan. Ia menegaskan bahwa peran aktif dunia usaha sangat membantu pemerintah dalam upaya penanganan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat di daerah terdampak.
Selanjutnya, seluruh bantuan yang telah diserahkan akan didistribusikan melalui Lanud Roesmin Noerjadin Pekanbaru untuk memastikan proses pengiriman bantuan ke wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan secara cepat, aman, dan tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, APPBI DPD Riau bersama tenant pusat perbelanjaan menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional.(rls)
