PEKANBARU – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Panitia HPN Riau menggelar Sarasehan Nasional Media Massa bertema "Preservasi Jurnalisme Sebagai Pilar Demokrasi Digital". Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh pers nasional yang membahas tantangan dan peluang dunia jurnalistik di tengah disrupsi digital yang semakin pesat.
Sarasehan yang berlangsung di salah satu hotel di Pekanbaru, Sabtu (8/2/2025), dihadiri berbagai tokoh penting di dunia pers Indonesia. Para pembicara utama dalam diskusi ini meliputi Agus Sudibyo (Ketua Dewan Pengawas TVRI), Nurjaman Mochtar (Sekretaris Dewan Pakar PWI Pusat), Dhimam Abror (Ketua Dewan Pakar PWI Pusat), dan Hilman Hidayat (Ketua PWI Jawa Barat).
Diskusi dipandu Djoko Tetuko, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim. Selain itu, hadir pula tokoh pers senior seperti Tribuana Said, Ilham Bintang, Atal S. Depari, Asro Kamal Rokan, Dar Edi Yoga, Musrifah, dan lainnya.
Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masa depan jurnalisme di era digital. Ia menyoroti serangan siber yang semakin marak terhadap media online, baik dari peretas maupun pihak-pihak berkepentingan.
"Tugas kita adalah menjaga marwah jurnalisme. Apakah masa depan jurnalisme di era digital masih cerah atau justru makin suram? Jika melihat data yang saya kumpulkan, kondisinya justru semakin mengkhawatirkan," ungkap Hilman.
Berdasarkan pengalamannya, lebih dari 40 ribu konten kreator dan jurnalis memproduksi sekitar 15 ribu berita setiap hari, namun banyak di antaranya menjadi sasaran peretasan. Dalam sebulan, ribuan berita telah diretas oleh pihak-pihak tertentu, bahkan serangan siber terhadap media online bisa mencapai ratusan kasus, mulai dari tingkat desa hingga instansi berseragam.
"Serangan ini sangat berbahaya bagi jurnalisme yang berbasis fakta. Kita harus memastikan bahwa informasi yang disebarkan tetap objektif dan tidak mudah dimanipulasi," tegasnya.
Sementara itu, Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pengawas TVRI dan mantan anggota Dewan Pers, mengungkapkan fakta mengejutkan tentang belanja iklan di Indonesia. Pada 2024, total belanja iklan nasional mencapai Rp 107,291 triliun, dengan 44,1% didominasi oleh iklan digital.
"Dari total belanja iklan digital ini, sekitar 75-80% dikuasai oleh Google dan Facebook, sedangkan media nasional hanya mendapatkan bagian kecil," ujar Agus.
Menurutnya, dominasi raksasa digital ini semakin menekan media mainstream yang mengandalkan iklan sebagai sumber pendapatan utama. Media sosial dan platform digital kini menjadi kekuatan utama dalam industri periklanan, mengancam eksistensi media tradisional.
Agus juga menyoroti maraknya berita hoaks di media sosial, yang sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonomi.
"Media sosial tidak bisa sepenuhnya menggantikan jurnalisme berbasis fakta. Justru, di berbagai negara, media sosial semakin memperburuk perpecahan sosial dan politik," tegasnya.
Ia juga menyoroti fenomena "imperialisme digital", di mana hanya segelintir perusahaan teknologi raksasa yang menikmati surplus ekonomi dari digitalisasi.
"Ini fenomena global. Surplus dari digitalisasi hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar, terutama dari satu atau dua negara saja," jelasnya.
Agus menegaskan bahwa di tengah tantangan ini, media harus beradaptasi dengan memanfaatkan platform digital tanpa kehilangan kualitas jurnalistik yang berbasis pada fakta, etika, dan tanggung jawab.
Dalam diskusi ini, Nurjaman Mochtar, Sekretaris Dewan Pakar PWI Pusat, membahas peran kecerdasan buatan (AI) dalam industri media. Menurutnya, 80% sumber berita saat ini berasal dari media sosial, dan semakin banyak institusi yang membuat konten berita sendiri tanpa bergantung pada media mainstream.
"Ke depan, perusahaan atau instansi akan memproduksi berita mereka sendiri melalui portal dan media sosial mereka. AI kini bisa membuat berita dan video dengan sangat cepat," ujar Nurjaman.
Ia memperkirakan bahwa peran media mainstream di masa depan kemungkinan hanya akan terbatas pada verifikasi konten dan pertanggungjawaban terhadap Dewan Pers.
"Tantangan ini menuntut wartawan untuk lebih kritis, independen, dan adaptif terhadap perubahan teknologi," tegasnya.
Ketua Dewan Pakar PWI Pusat, Dhimam Abror, menegaskan bahwa jurnalisme tetap menjadi elemen kunci dalam memperkuat demokrasi. Menurutnya, ruang digital telah menjadi medan utama dalam pesta demokrasi, terutama dalam menyediakan informasi yang mendorong masyarakat berpikir kritis.
"Ruang digital memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam politik. Namun, kita harus memastikan kualitas informasi tetap terjaga agar tidak mudah disusupi kepentingan tertentu," jelasnya.
Dhimam juga menyoroti bahwa media baru yang lebih interaktif membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi. Namun, independensi dan keberagaman dalam penyajian berita tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kredibilitas jurnalisme.
"Media tidak boleh menjadi alat propaganda. Kita harus tetap menjaga independensi dan keberagaman perspektif dalam pemberitaan," tutupnya.
Sarasehan Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2025 ini menegaskan bahwa meskipun jurnalisme menghadapi tantangan besar di era digital, kebutuhan akan informasi yang berkualitas tetap tidak tergantikan.
Di tengah maraknya serangan siber, dominasi raksasa digital, penyebaran berita hoaks, serta berkembangnya AI, media harus terus beradaptasi dan berinovasi tanpa kehilangan prinsip jurnalistiknya.
Sebagaimana disampaikan oleh para tokoh pers, kunci utama dalam menghadapi disrupsi digital adalah menjaga kualitas, integritas, serta keberlanjutan jurnalisme yang beretika dan bertanggung jawab. (*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
