PEKANBARU - Polemik keharusan melepas jilbab bagi pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) putri ikut mendapat respon dari Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau Dr Hendri Sayuti MAg.

Hendri menegaskan keharusan itu sebagai pandangan yang mundur dalam memaknai pancasila, hal ini tentu sangat disayangkan sebab aturan melepas jilbab itu justru datang dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ia mengatakan bahwa Pancasila merupakan konsensus dari para pendiri bangsa termasuk di dalamnya tokoh organisasi besar Islam seperti Muhammadiyah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, di mana nilai-nilai keagamaan justru memperkokoh pondasi Pancasila. Ia juga menyebut bahwa ini adalah langkah mundur dalam memaknai Pancasila.

"Pancasila itu konsesus para pendiri dan tokoh bangsa. Termasuk di dalamnya tokoh Muhammadiyah. Apa yang terkandung dalam nilai-nilai agama memperkokoh pondasi Pancasila itu. Saya kira ini langkah mundur memaknai Pancasila," tegasnya, Kamis (15/8/2024).

Respon Hendri itu muncul mengingat salah satu anggota Paskribraka putri yang berasal dari Kabupaten Kampar Riau, Kamilatun Nisa, turut menjadi korban keharusan melepas jilbab tersebut.

Hendri atau yang akrab disapa Hensay itu mendesak agar BPIP mencabut keputusan dan tidak diterapkan saat pelaksanaan upacara 17 Agustus lusa.

Mestinya, tambah Hendri, pemerintah dalam hal ini BPIP fokus pada peningkatan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar dan bukan memberikan contoh buruk dengan melepas jilbab para anggota Paskibraka putri yang sebelumnya telah berjilbab.

Terakhir Hendri Sayuti meminta agar BPIP fokus terhadap kerja-kerja sebagaimana penamaan lembaganya yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Sesuai namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP fokus membina ideologi Pancasila ini di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kualitas kehidupan seperti bekerja keras dalam memperkecil ketimpangan ekonomi, membangun masyrakat yang rasional, meningkatkan mutu demokrasi dan tatanan negara hukum," pungkasnya.

Penulis: Rinai
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
PSPS Pekanbaru Curi Satu Poin dari Markas Persiraja Banda Aceh Pengembangan Pariwisata Akademis: Traveliv dan Unri Teken MoU Strategis Dunia Kecil Penuh Warna, Kenduri Riau 2024 Siap Bangkitkan Pariwisata dan Ekonomi Kasus Malaria di Inhil Mengkhawatirkan, Ini Harapan Andrigo Debit Waduk PLTA Koto Panjang Mulai Naik Setelah Sempat Menyusut Drastis		Besok, Gerbang Tol Kisaran Ditutup Sementara, Ini Alasannya Cawagub Riau Nomor 1 Janji Tuntas Perbaikan Jalan Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis 13 Km BMKG Peringatkan Warga Riau: Waspada Bencana Banjir dan Longsor di Musim Hujan Pemko Pekanbaru Masih Tunggu Penjadwalan SKD CPNS 2024 dari BKN Hotspot di Pulau Sumatera Turun Drastis, BMKG: Riau Masih Nihil