Perhutanan Sosial: Implementasi Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat dan Lingkungan
PEKANBARU - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar diskusi bertajuk 'Ngobrol Pintar: Kabar Perhutanan Sosial Riau' bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau di Hotel Aryaduta Pekanbaru pada Jumat (27/10/2023).
Perhutanan Sosial telah menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya menciptakan model pelestarian hutan yang efektif berbasis masyarakat, sambil meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memperkuat dinamika sosial budaya.
Menurut Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera, Apri Dwi Sumarah, hingga September 2023, akses masyarakat terhadap persetujuan Perhutanan Sosial telah mencapai 6,3 juta hektar dari target sebesar 12,7 juta hektar.
"Presiden menginginkan percepatan dan perluasan capaiannya. Diarahkan juga keterlibatan para pihak dalam percepatan perhutanan sosial, variasi sumber pendanaan pelaksanaan perhutanan sosial, sistem informasi perhutanan sosial, dan ditetapkannya rencana aksi perhutanan sosial," ungkap Apri.
Berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), Provinsi Riau telah memperoleh persetujuan pengelolaan untuk 142 perhutanan sosial dengan lima skema berbeda.
Termasuk di dalamnya adalah skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan, dan Hutan Adat.
"Namun, realisasi perhutanan sosial di provinsi riau baru mencapai 160 ribu hektar dari total 1,2 juta hektar yang dicadangkan melalui PIAPS untuk riau," tuturnya.
Program Perhutanan Sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan secara adil kepada pemerintah.
Setelah disetujui, masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan hutan dengan cara yang ramah lingkungan, sesuai dengan prinsip kelestarian dan kesejahteraan masyarakat.
"Melibatkan masyarakat setempat sebagai pihak utama yang menjaga kelestarian hutan adalah langkah korektif pemerintah dalam mewujudkan keberpihakan kepada rakyat," sebutnya.
"Sinergi antara pemerintah, media massa dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam mensukseskan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Riau, Raja Isyam Azwar menyampaikan, pentingnya peran media dalam menyebarkan informasi tentang Perhutanan Sosial kepada masyarakat.
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI untuk mempercepat implementasi program Perhutanan Sosial, khususnya di Provinsi Riau.
"Konsolidasi dan kolaborasi masyarakat termasuk dengan media merupakan langkah strategis di dalam menumbuhkembangkan tingkat partisipasi masyarakat di dalam pembangunan," ucap Raja Isyam.
Kegiatan Ngobrol Pintar: Kabar Perhutanan Sosial Riau juga dihadiri Direktur LSM Paradigma Riko Kurniawan, serta diikuti 75 jurnalis dari berbagai media massa di Riau.(rilis)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
