PEKANBARU - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Riau, meminta Pertamina Hulu Rokan (PHR) berkantor di Riau. Pasalnya, PHR saat ini berkantor mewah di Jakarta, sementara wilayah cakupannya berada di Sumatera.

Bahkan, direksi PHR malah menyewa kantor di Jakarta sebesar Rp382 miliar per tahun. Sementara, kantor lama yang dulunya digunakan Chevron di Rumbai, Kota Pekanbaru, malah ditinggalkan kosong begitu saja.

Melihat hal itu, Wakil Ketua AMPI Riau Rahmat Asari, mendukung apa yang telah diinstruksikan oleh Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, yang memerintahkan agar direksi PHR berkantor di Sumatera.

AMPI Riau menyayangkan sikap PHR yang berkantor di Jakarta hingga menyewa ratusan miliar. Menurutnya, dengan uang sewa sebesar itu akan lebih baik dan berguna jika diberikan kepada masyarakat Riau khususnya.

Ia menilai, PHR yang berkantor di Jakarta itu tidak sesuai dengan adab di negeri Melayu. Pasalnya, PHR ini adanya di Provinsi Riau, namun tidak menggunakan kantor yang di Riau, khususnya di Rumbai, Kota Pekanbaru.

"PHR ini kan berada di riau, tapi kenapa berkantor di jakarta, malangnya lagi mereka menyewa sampai Rp300-an miliar untuk kantor saja. Kenapa tidak di rumbai itu aja, sehingga itu dapat mengurangi pengeluaran pihak PHR," ujar Rahmat, Jumat (21/7/2023).

Dikatakannya, dengan uang sewa kantor sebesar Rp300 miliar lebih di Jakarta, itu bisa digunakan untuk membantu pemuda, mahasiswa atau diberikan sebagai dana CSR kepada masyarakat.

"Ini kami sayangkan dari pengurus AMPI riau kepada pihak PHR yang terkesan menghamburkan uang. AMPI sangat mendukung apa yang diinstruksikan bapak ahok atau basuki tjahaja purnama, untuk memerintahkan direksi PHR itu berkantor di riau, umumnya di sumatera," katanya.

Ditegaskannya, jika PHR tidak segera pindah kantor dari Jakarta ke Riau, maka AMPI Riau akan meminta kepada Komut Pertamina untuk mengganti direksi PHR tersebut.

"Jika tidak juga pindah ke riau atau sumatera, maka AMPI akan meminta kepada komisaris utama untuk mengganti direktur utama PHR. Karena sangat disayangkan sekali, jika pemuda tempatan ataupun mahasiswa ingin berdiskusi tidak mungkin ke jakarta dulu. Karena pasti memakan biaya, sementara wilayahnya ada di riau," terangnya.

Menurutnya, jika PHR berkantor di Rumbai tentu masyarakat atau pun pemuda akan mudah untuk berdiskusi di sana. Karena itu, pihaknya ingin PHR berkantor di Riau.

"Jika dalam minggu ini tidak ada tindak lanjut dari Dirut PHR hari ini, maka AMPI sangat mendukung pergantian Dirut PHR. Karena apa? Agar terjadinya keharmonisan, kesejahteraan, untuk masyarakat riau, anak muda riau, anak muda tempatan dan semua stakeholder yang ada di riau," jelasnya.

Padahal kata Rahmat, kantor yang digunakan Chevron sebelumnya sudah diserahkan ke PHR. Alangkah baiknya itu digunakan untuk kantor.

Ia juga mempertanyakan kenapa direksi PHR saat ini tidak mau berkantor di Rumbai.

"Kenapa mereka tidak mau berkantor di rumbai? Karena takut didemo karena ada yang mati?," tegasnya.

Ia menyebut, direksi PHR ini ada tapi tidak nampak. Wilayah kerja di Sumatera namun kantornya di Jakarta.

Di sisi lain, pihaknya juga mempertanyakan alasan PHR menyewa kantor mahal-mahal di Jakarta. Ia mencontohkan, jika uang sewa kantor itu diberikan kepada masyarakat Riau Rp1 juta per orang, maka dapat menurunkan angka kemiskinan di Riau.

"Dengan uang sebanyak itu bisa membantu pemerintah. Karena PHR ini perusahaan milik negara, bisa membantu dalam mengentaskan kemiskinan, pengangguran, masyarakat tempatan. Hanya karena oknum-oknum ini maka rusak badan usaha milik negara," ungkapnya.

"Jadi kalau mereka tidak mau mengindahkan, copot saja, ganti saja Dirutnya," tambahnya.

Terkait kritikan AMPI Riau tersebut, Halloriau.com sudah berupaya melakukan konfirmasi kepada Humas PT PHR Rian Nofitra, melalui selularnya. Namun pihak PHR belum memberikan jawaban.

Penulis: Rahmat Hidayat
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
BI Riau Sukses Gelar GNPIP Sumatera 2024, BRK Syariah Dukung Pembiayaan Konkret Cuaca Ekstrem Diprediksi Melanda Riau Akhir Pekan ini Gesa Konektivitas Antarwilayah, Pemprov Riau Cek Lokasi Pembangunan Jembatan Sei Pakning-Bengkalis Kalaksa BPBD Siak Ditetapkan Tersangka, Dititip di Sel Tahanan Polres Siak Mantan Plt Kadiskominfo Dumai Ditahan Jaksa, Ini pesan Walikota		Pagi ini Ada 13 Hotspot di Sumatera, 1 Titik di Kampar Ternyata Ini Penyebab Umur Oli Mesin Mobil Diesel Bisa Singkat Pilgub Riau 2024 HM Harris Tancap Gas dengan Partai Golkar, dan 5 Parpol Lain Honda Indonesia Jual 6.507 Mobil Sebulan, Separuhnya Disumbang Brio Syamsuar Beri Kode Keras, Bakal Gunakan PKS dan PAN Maju di Pilgub Riau 2024, Golkar Ditinggal?