PEKANBARU - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Wiko Migantoro, diketahui melantik para Dirut di lingkungan Subholding Upstream Pertamina di Jakarta, Senin (22/5/2023) lalu.

Dalam kesempatan itu Dirut PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Jafee A Suardin dicopot dan digantikan oleh Chalid Said Salim yang sebelumnya menjabat Dirut PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI).

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda se-Provinsi Riau (AMPR) mengapresiasi langkah PHE dalam mencopot Jafee itu sesuai desakan mereka selama ini. Diketahui, di bawah kepemimpinan Jafee telah terjadi banyak kecelakaan kerja. Terakhir pada Februari lalu, tiga orang pekerja subkontraktor di wilayah kerja PHR tewas tercebur ke dalam tangki limbah.

"Pertama, terkait pencopotan Jaffe sebagai Dirut, sesuai dengan gerakan kita sebelumnya yang minta Jafee dipecat sudah menjadi salah satu hal yg dicapai dalam perjuangan teman-teman AMPR dan kawan-kawan (aktivis) lainnya," kata Kordum AMPR, Asmin Mahdi, kepada halloriau.com Kamis (25/5/2023).

Asmin menambahkan walau rotasi Dirut PHR itu terkesan hanya menukar penanggungjawab tanpa benar-benar menuntaskan persoalan kecelakaan kerja sebelumnya, namun tidak menjadi masalah.

"Pemecatan yang terkesan hanya rotasi "tukar posisi" dalam tubuh PHR dan PHI, hal tersebut adalah kebijakan dari hasil RUPS yang tidak bisa kita intervensi, kita apresiasi pemecatan Jafee sebagai bentuk kinerja sebelumnya yang kita anggap gagal," ujarnya.

Asmin mengungkapkan, terkait kasus kecelakaan fatal sebelumnya beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kita masih proses terus mengawal hal tersebut mulai dari "blacklist perusahaan" dan menetapkan tersangka lain bila ditemukan unsur melawan hukum, serta PHR sudah berjanji pada saat dialog di lapangan aksi untuk bertanggungjawab atas hak pekerja dan keluarga yang sudah jadi korban. Semuanya kita kawal dan terus mendesak semua tuntutan kita itu termasuk dengan pembentukan pansus yang masih kita mintai pertanggungjawabannya di DPRD Riau sampai saat ini," paparnya.

Dalam waktu dekat, Asmin mengatakan bahwa AMPR akan melaksanakan pertemuan untuk membahas gerakan mereka sebelumnya dalam prospek mengawal kasus yang ada di PHR.

"Baik kasus yang sedang ditangani oleh Polda Riau, subkontraktor, proses implementasi tuntutan terhadap hak korban, dan gerakan kedepan ini, kita berharap dan akan mendesak nanti pada Dirut PHR yang baru untuk membuat pakta integritas jabatannya, untuk bertanggungjawab dalam perkara dan korban bila terjadi di kemudian hari serta siap mengundurkan diri dan menjalani proses hukum bila terjadi hal seperti sebelumnya," pungkasnya.

Penulis: Rinai
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Hotspot Kembali Muncul di Riau, BMKG Catat 16 Titik Panas Hasil Sprint Race MotoGP San Marino 2024: Jorge Martin Asapi Bagnaia Toyota Luncurkan New Fortuner: Tetap Andalkan Dominasi di Pasar SUV Indonesia Warga Berterima Kasih Pembangunan Infrastruktur Desa Simpang Kateman Sudah Diperjuangkan Seminar Nasional Pendidikan Inklusi, Bupati Pelalawan: Pahala Guru Terus Mengalir		Pj Wako Janji Benahi Sistem Transportasi di Pekanbaru Laga Perdana Liga 2, PSPS Pekanbaru Tumbangkan Persikabo 1973 3-1 XL Axiata Beri Kesempatan Magang bagi 20 Penyandang Disabilitas Terpilih Rektor UIN Suska Riau Jadi Tersangka Sejak 30 Agustus Ahli Hukum Dewan Pers Angkat Bicara Soal Dugaan Pemerasan Oknum di Inhil