PEKANBARU - Indonesia memiliki ekosistem gambut nomor empat terluas di Dunia dan urutan pertama untuk ekosistem gambut tropis Dunia yang tersebar di 19 Provinsi satu di antaranya, di Riau pada 59 Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) dengan luasan sekitar 5,3 Juta Ha.

Kepala DLHK Riau, Mamun Murod mengatakan, pengelolaan ekosistem gambut dalam kerangka Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Hal itu bertujuan untuk menurunkan emisi dari dekomposisi dan kebakaran lahan gambut melalui perbaikan tata air dan restorasi gambut dengan harapan tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 140 Juta ton CO2e pada tahun 2030.

Dalam pengelolaan ekositem gambut terdapat empat strategi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah yaitu menjaga tingkat kebasahan lahan gambut, memperbaiki kondisi tutupan lahan, merevitalisasi kegiatan pemanfaatan dilahan gambut dan memperkuat kelembagaan pengelolaan ekosistem gambut.

"Guna menjaga tingkat kebasahan lahan gambut maka kanal-kanal yang telah terbangun perlu dijaga tinggi muka airnya dengan membangun sekat kanal," ucap Murod dalam acara Verifikasi Administrasi SPJ Tahap II Pokmas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) 2022 di Pekanbaru, Selasa (29/11/2022).

Dijelaskannya, satu diantara kegiatan restorasi gambut pada tahun 2022 adalah PPIG berupa pembangunan sekat kanal yang berada di dalam empat KHG prioritas di Riau yang dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan.

"Namun karena terdapat automatic adjusment (AA) kegiatan pembangunan IPG hanya dilaksanakan pada 2 KHG, yaitu KHG sungai kiyap-sungai kerumutan dan KHG sungai barumun-sungai kubu," jelasnya dilansir mcr.

Lanjut Murod, DLHK Riau melalui TP tahun 2022 ini melaksanakan kegiatan PIPG berupa sekat kanal atau canal blocking pada 2 KHG tersebut diatas di Kabupaten Rohil, Kabupaten Pelalawan pada tujuh Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebanyak 31 unit.

"Kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih 110 hari kalender dengan harapan realisasi fisik harus sudah mencapai 100 persen dan pokmas telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahap II sebesar 40 persen," ungkapnya.

Verifikasi fisik dilapangan telah dilaksanakan dari tanggal 22-26 November 2022 oleh tim verifikasi TP DLHK dengan tenaga Teknis BRMG RI.

"Saat ini kita akan melakukan verifikasi administrasi berupa verifikasi pertanggungjawaban keuangan bersama tim dari Pokja keuangan BRGM RI," jelasnya.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan verifikasi ini diimbau kepada tim agar dapat bekerja maksimal dengan baik dan mengikuti peraturan serta pedoman kerja sesuai ketentuan yang ada.

"Sehingga tidak timbul permasalahan dikemudian hari," pungkasnya.(*)

BERITA LAINNYA
PPDB SMPN Pekanbaru 2024 Dimulai 15 Juli, Ini Kata Kadisdik Sosialisasi KIP-K di UIR, LLDIKTI Wilayah XVII: Peran Yayasan dan PT Penting untuk Sukseskan Program Ikuti MTQ ke-42 Riau, Besok Kafilah Pekanbaru Berangkat ke Dumai Pengendara di Pekanbaru Keluhkan Pak Ogah, Sembarangan Beri Jalan untuk yang Beri Uang Irvan Herman Masuk Kandidat Potensial Calon Walikota Pekanbaru, Komunikasi Politik Mulai Dijalankan		AHASS Siaga Bantu Pemudik Servis Motor Honda Makin Populer, Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Beli Mobil Listrik Dukung Gebyar BBI/BBWI, Menhub Beri Bantuan 'By The Service' ke Pemprov Riau Lebih Baik Kembali ke DPR RI Daripada Jadi Wakil, PKB Pastikan Abdul Wahid Bacalon Gubri Lusa, Pj Gubernur Riau Buka MTQ ke-42 Tingkat Provinsi di Dumai