PEKANBARU - Meski sudah ada wacana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer pada tahun depan, namun Pemprov Riau masih akan mengalokasikan anggaran untuk gaji honorer yang mencapai 19.690 orang pada APBD Riau 2023.

Hal ini dikarenakan Pemprov Riau belum menerima petunjuk teknis (juknis) terkait dengan penghapusan tenaga honorer yang tengah digaungkan pemerintah pusat.

Dari 19.690 orang tenaga honorer Pemprov Riau, paling banyak di Disdik Riau sekitar 13.284 tenaga administrasi, termasuk guru honor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota sekitar 8.000-an.

"Untuk penghapusan tenaga honorer tahun 2023 kita masih menunggu petunjuk teknis dari pusat," ujar Sekdaprov Riau, SF Hariyanto dilansir mcr, Jumat (7/10/2022).

SF Hariyanto menuturkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, belum ada rencana pemberhentian tenaga honorer tahun 2023, meski aturannya belum berubah.

"Makanya selagi belum ada aturan terbaru soal penghapusan tenaga honorer, kita tetap alokasikan anggaran untuk gaji tenaga honorer Pemprov riau," tegasnya.

Karena itu, SF Hariyanto meminta kepada tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau untuk tetap bekerja seperti biasa, karena Pemprov Riau tetap mengalokasikan anggaran gaji honorer tahun 2023.

"Untuk gaji honorer tahun depan tidak ada masalah, kita minta honorer jangan khawatir dan bekerjalah seperti biasa," yakinnya.

"Apalagi pak gubernur juga akan memperjuangkan nasib tenaga honorer, jangan sampai ada yang dirumahkan,"  pungkasnya.(*)

BERITA LAINNYA
Pemerintah Daerah bersama OJK Riau dan BRK Syariah Gelar Business Matching serta Literasi Keuangan Kasus Kecelakaan Sopir Truk Peron Sawit di Siak: Kuasa Hukum Kawal Hingga Tuntas Jika Survei Baik, Zukri Misran Berpeluang Besar Diusung PDIP di Pilgubri 2024 Beredar Video Harimau Tertabrak di Tol Pekanbaru-Dumai? Cek Faktanya Jika Tak Didukung, HM Harris Nyatakan Siap Maju Pilgubri Tanpa Golkar		UIR Terima Bantuan Dana Pendidikan Sebesar 70 Juta Rupiah dari Bank Syariah Indonesia Lepas JCH Kecamatan Dayun, Ini Pesan Bupati Siak Kejati Riau Hentikan Penuntutan Kasus Lakalantas dengan Restorative Justice Kasus Dugaan Korupsi BBM Dinas Perkim dan CK Rohul Riau Dilimpahkan ke Kejari Disebut Bakal Gantikan Muflihun jadi PJ Walikota Pekanbaru, Indra Pomi: No Comment Dulu