PEKANBARU- Ada wacana pemerintah mencari jalan tengah agar tenaga honorer tidak jadi dihapus pada 2023. Namun hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum dapat informasi lanjutan apakah honorer dihapus atau tidak.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan. "Terkait wacana pusat yang akan membatalkan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 kita belum ada mendapatkan informasinya. Jadi kita belum bisa memastikan hal tersebut," ungkap Ikhwan saat di hubungi, Selasa (20/9/2022).

Walau begitu, Ikhwan mengatakan kalau memang kebijakan tersebut benar, kita tentunya sangat mendukung hal itu. "Ya kalau itu benar kita bersyukur, pasalnya banyak teman-teman kita yang honorer. Jadi kita mendukung hal itu, dan yang jelas sekarang kita belum mendapatkan informasi atau kepastian tentang batalnya kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut," tuturnya.

Untuk diketahui, wacana pemerintah pusat untuk membatalkan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2023 ini menguat seiring banyaknya penolakan dari pemerintah daerah.

Dan bahkan, Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya kini tengah menyiapkan solusi jalan tengah, yakni memperbolehkan pemerintah daerah merekrut tenaga honorer baru hingga masa jabatan kepala daerahnya berakhir. Tapi, solusi ini belum ditetapkan secara resmi, masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

Selain itu, Anas juga mengatakan bahwa kebijakan penghapusan honorer pada tahun 2023 banyak ditentang kepala daerah karena mereka merasa geraknya terkunci tak bisa lagi merekrut tenaga honorer baru. Di sisi lain, para kepala daerah itu juga punya janji kerja dan janji politik kepada pemilihnya.

Menurut Anas, jika kebijakan ini dipaksakan, maka kepala daerah akan tetap merekrut tenaga honorer dengan cara "kucing-kucingan". Karena dirinya sendiri pernah merasakan sendiri hal ini saat menjadi Bupati Banyuwangi dua periode, pada tahun 2010 hingga 2021.

Ketika itu, Anas melarang anak buahnya merekrut tenaga honorer baru. Adapun untuk tenaga honorer yang sudah ada, Anas menyediakan pagu gaji sebanyak Rp 25 miliar.

"Saya kaget jelang akan akhir (masa jabatan), ternyata biaya gaji sudah naik menjadi Rp 45 miliar. (Rekrutmen baru) honorer memang tidak ada, tapi dititipkan di kegiatan," ujarnya.

Sebab itu, Anas akan membuat solusi jalan tengah terkait penghapusan keberadaan tenaga honorer ini. Solusi jalan tengah dinilai akan lebih efektif.

Penulis: Rivo Wijaya
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
IOH dan Mastercard Umumkan Kemitraan Cybersecurity Center of Excellence, Ini Targetnya Begini Nasib Bripda YI yang Mabuk dan Kecelakaan Saat Bawa Mobil Kasat Narkoba Pelalawan Wow, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Melejit Jadi Rp1.345.000 16 Ribu Wisatawan Kunjungi Taman Rekreasi Alam Mayang Saat Libur Lebaran Titik Api di Riau Nihil, Hotspot Sumatera Terdeteksi di 4 Provinsi Pagi Ini		City Rolling Honda Stylo 160: Santai dan Elegan, Enak Dibawa karena Tarikannya Lebih Halus Sempat Nyungsep, Kini Harga Cabai Merah di Pekanbaru Mulai Pedas Lagi Jelang Peresmian, Pj Gubri Minta Kasatpol PP Kerahkan Personel Pantau Quran Center Peringatan Dini: Waspada Hujan Lebat Mengguyur Riau Sore Ini Kapolres Pelalawan Awasi Langsung Proses Penerimaan Calon Anggota Polri