PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memaparkan 9 permasalahan yang secara umum dimiliki oleh semua provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) gubernur se-Sumatera di Grand Ballroom Hotel Premiere, Pekanbaru, Kamis (30/6/2022).

"Permasalahan pertama adalah belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumber daya alam," kata dia.

Kedua, lanjut Gubri, adalah belum optimalnya integrasi konektivitas intrawilayah dan antarwilayah serta belum optimalnya hubungan internasional sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa. Padahal, kata Gubri, Pulau Sumatera khususnya Provinsi Riau, Aceh dan Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara lain.

"Ketiga belum optimalnya pengelolaan dan kualitas belanja APBD dan dana Otonomi Khusus Aceh, keempat masih tingginya ketimpangan pembangunan terutama wilayah Sumatera bagian barat, dan tingginya tingkat kemiskinan terutama pada wilayah Sumatera bagian utara," ujarnya.

Permasalahan kelima yang dipaparkan Gubri yaitu belum adanya pusat perdagangan komoditas (trading house) yang terintegrasi, serta masih rendahnya perkembangan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur perekonomian lokal.

"Keenam belum stabilnya harga komoditi karet dan sawit yang diikuti dengan turunnya kualitas produk, serta kurang kompetitifnya harga gas untuk kegiatan industri sehingga menghambat laju produktivitas industri," jelasnya.

Gubri juga menyoroti masih terdapatnya praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di provinsi-provinsi yang berbatasan wilayah perairan laut dengan negara lain, serta praktik penanaman, perdagangan, dan pemanfaatan tanaman ganja secara ilegal sebagai permasalahan ketujuh.

"Ke delapan tingginya potensi konflik pada kawasan perbatasan Natuna, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif. Dan kesembilan masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai khususnya pulau-pulau di perbatasan negara, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perdesaan dan perkotaan," jelasnya.

Dalam rakor itu tampak hadir secara langsung Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Lampung, Gubernur Bengkulu, Gubernur Jambi dan Gubernur Bangka Belitung. Sementara itu untuk Provinsi Aceh dan Sumatera Utara diwakili oleh Kepala Bappeda dan Sumatera Selatan dihadiri oleh Wakil Gubernur. (*)

Penulis: Rinai
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Digelar 3 Hari, Gernas BBI-BBWI Riau Dimeriahkan Virgoun Hingga Angel Karamoy Bawaslu Rohil Mulai Rekrutmen Ulang Anggota Panwaslu Kecamatan Jelang Pilkada 2024 Raih Juara 5 MTQ ke-42 Riau 2024, Ini Harapan Bupati Pelalawan Perkenalkan Wisata Unggulan, Kelantan Malaysia Gelar B2B Bersama Travel Agent di Pekanbaru Penetapan NIP PPPK Pemprov Riau 2023 Sudah 90 Persen		Jaga Kekompakan, Warga RT 08/11 Jalan Raja Pelalawan Bersihkan Lingkungan Ada EM1, Pengunjung Living World Pekanbaru Antusias ke Pameran Honda at Family Day Pemkab Rohil Gandeng PT Asuransi Jiwa Taspen untuk Perlindungan ASN Guru dan Murid di Inhu Berkolaborasi dalam Inovasi Pendidikan Pekanbaru Juara Umum MTQ XLII Riau 2024, Ini Harapan Pj Wako