PEKANBARU - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menilai bencana alam yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan peringatan untuk Riau. Menurutnya, bencana yang terjadi di Kalsel diakibatkan oleh rusaknya alam.

Dengan kondisi ini, Jikalahari mendesak Gubernur Riau untuk segera mengambil langkah tegas untuk mencegah bencana agar tidak terjadi di Bumi Lancang Kuning. Salah satunya adalah dengan membentuk tim khusus guna menyusun dan segera menetapkan rencana penanggulangan bencana daerah provinsi.

Bukan hanya itu, Jikalahari juga mendesak Pemerintah Provinsi Riau mempercepat kerja tim 'sawit ilegal', yang salah satunya mengevaluasi izin-izin korporasi sawit, tanaman industri dan tambang

"Bersama Menteri LHK segera mencabut izin HTI dan sawit yang merusak hutan dan lingkungan hidup. Ini mendesak dilakukan agar banjir di Riau tidak lagi merenggut nyawa," kata Wakil Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setyo, dalam keterangan tertulisnya Rabu (27/1/2021) kemarin.

Jikalahari mencatat, Riau merupakan daerah yang rawan banjir. Sejak 2008 - 2020 ada 58 orang meninggal, 1.067.615 jiwa terdampak banjir dan 4.895 rumah hancur dan terdampak banjir. Salah satu wilayah sering terdampak banjir adalah desa Lubuk Kembang Bunga di bentang Tesso Nilo.

"Sejak 5 tahun terakhir banjir sering terjadi, ini akibat terjadi perambahan hutan alam di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo," kata Okto.

Dia mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) tahun 2020-2024, gubernur wajib menyusun dan menetapkan rencana penanggulanan bencana daerah dengan mengacu pada RIPB secara terbuka dan partisipatif.

Dalam RIPB, strategi penanggulangan bencana pada poin 4 huruf c dan d, meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana serta mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.

Selain itu, gubernur juga harus merencanakan pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pada poin 6 huruf d, meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Penetapan rencana penanggulangan bencana daerah provinsi, percepatan pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk penegakan hukum dan evaluasi izin sangat penting dan harus segera dilakukan, termasuk meindungi hutan alam tersisa dari ancaman deforestasi.

"Hilangnya hutan alam yang menjadi tempat resapan air akibat pembukaan lahan menyebabkan terjadinya bencana banjir dan longsor ketika musim hujan," katanya.

Penulis : hr1
Editor : Fauzia 

BERITA LAINNYA
Terekam CCTV, ART di Kepri Curi Emas dan Uang Majikan Senilai Rp100 Juta Lepas Kafilah MTQ Tingkat Riau ke Dumai, Ini Pesan Bupati Pelalawan Jangan Lupa Bawa Mantel, Potensi Hujan Disertai Angin Kencang Guyur Riau BMKG: Akhir Pekan Riau Nihil Titik Api Alfedri Kembali Jadi Bakal Calon Bupati Siak, Tetap Berpasangan dengan Husni di Pilkada Siak 2024		Posko Angkutan Lebaran Ditutup, Bandara SSK II Pekanbaru Layani 168.802 Penumpang Nikmati Promo di The Premiere Hotel, Mulai dari Menginap Hingga Halalbihalal Package Makin Silau Nih, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Naik Tipis Jadi Rp1.347.000 Banyak Drainase Alami Pendangkalan dan Tersumbat Sampah, Ini Tindakan PUPR Pekanbaru Pj Wako Pekanbaru Beri Peringatan Agar Jangan Ada Pungli Dalam PPDB