Tak Ada Putra Daerah Kepulauan Meranti yang Diangkat Jadi PTP Pemprov Riau, ini Kata Gubri dan Wan Abu Bakar
SELATPANJANG - Pada saat pengangkatan 20 pejabat tinggi pratama (PTP) Pemerintah Provinsi Riau, pada Senin (15/6/2020) di Gedung Menara Dang Merdu, Bank Riau Kepri kemarin, Gubernur sama sekali tidak memasukan putra daerah asli Kepulauan Meranti.
Kekecewaan itu pun muncul dari salah seorang anggota DPRD Provinsi Riau, H M Adil. Dia mengatakan seharusnya Gubernur Riau (Gubri) memprioritaskan putra asli Kepulauan Meranti. Karena pada saat pencalonan, gubri mendapat banyak dukungan dari masyarakat wilayah pesisir, khususnya kabupaten termuda tersebut.
"Tidak seorang pun putra asli Kepulauan Meranti yang dilantik waktu itu. Apakah putra Kepulauan Meranti tidak ada yang baik? Padahal dia didukung dari pesisir. Banyak masyarakat yang kecewa. Saya minta Pak Gubernur jangan lukai hati masyarakat Kepulauan Meranti yang waktu Pilgubri sepenuhnya memberikan dukungan," kata Adil.
Gubernur Riau, Syamsuar yang melakukan kunjungan Kepulauan Meranti saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan tidak mau ikut campur terkait urusan itu dan dia mengatakan tidak ada yang kecewa terhadap keputusannya itu.
"Tak lah, tak mau saya ikut campur, udah terlambat tu. Tak adelah kecewa, satu orang pun tak ade kecewa de," kata Syamsuar, Minggu (23/8/2020) malam, sambil berlalu pergi meninggalkan wartawan.
Sementara itu tokoh masyarakat Riau yang juga berasal dari Kepulauan Meranti H Wan Abu Bakar yang dimintai keterangannya mengatakan jika penetapan PTP itu merupakan hak proregatif gubernur Riau, tentunya berdasarkan hasil assessment yang dilakukan.
"Memang itukan menyangkut masalah penetapan mendudukkan kepala OPD sepenuhnya hak proregatif gubernur berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan. Jadi persoalan tidak adanya anak Kepulauan Meranti itu tidak perlu jadi persoalan mungkin di sinilah kelemahan kita," kata Wan Abu Bakar.
Dikatakannya, ke depan pejabat asal Kepulauan Meranti ini haruslah menunjukkan kemampuan sehingga apa yang menjadi pemikiran bisa menjadi pertimbangan bagi pemimpin untuk merekrutnya.
"Jadi untuk yang akan datang menurut saya anak-anak Meranti yang punya kualitas dan kemampuan supaya lebih meningkatkan komunikasi dan ide ide serta pemikiran, jadi didengar orang dan orang pun bisa tahu. Sekarang inikan, banyak yang tidak memiliki syarat untuk dapat ikut assessment, dimana kelemahan itu. Kalau pun ikut mungkin penilaiannya ada pada tim, mungkin penilaiannya tidak mencukupi yang diharapkan sesuai kriteria seorang kepala OPD," ujar Wan Abu Bakar.
Diungkapkannya, terkait persoalan ini tidak perlu dipikirkan dan dipermasalahkan. Dianjurkan bahwa putra terbaik dari kabupaten ini harus bersaing secara sehat dan menampakkan kualitas dirinya.
"Tidak perlu dipikirkan, jadi bagaimana kedepan putra putri Kepulauan Meranti memberikan pemikiran yang lebih akurat sehingga menjadi tolak ukur. Saat ini banyak putra putri Meranti yang tidak tampak kiprahnya dan sangat minim dan ini perlu dievaluasi. Sekarang ini bukan persoalan Gubri tidak mau anak Meranti duduk, contoh ada yang awalnya bertugas di sini sekarang buktinya mereka bisa duduk. Memang waktu itu ada putra asal Kepulauan Meranti yang ikut tes, M Edy Afrizal, namun inshaallah akan kita posisikan di OPD lain bukan di tempat dia melamar," pungkasnya.
Sebelumnya ada dua orang pejabat yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Ir Mamun Murod MM MH. Dimana sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Bappeda Kepulauan Meranti dan H Herman sebagai Kepala Bapenda Riau yang sebelumnya menjabat sebagai kepala DPUPRPKP.
Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
