JAKARTA - Media berperan besar memberikan edukasi dan advokasi melalui pemberitaan, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa diminimalisir.
Karena itu pada 6 April 2020, Sekjen PBB sudah mengingatkan media dan seluruh warga di dunia, ada 90 negara berada dalam keadaan lockdown karena Pandemi Covid-19, sehingga perempuan dan anak berkemungkinan mengalami tindakan kekerasan, dipicu permasalahan ekonomi sosial sebagai dampak pandemi.
Kondisi ini muncul dalam dalam Webinar Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dengan tema 'Membingkai Pemberitaan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Masa Pandemi Covid-19', Rabu (05/08/2020).
Tampil sebagai panelis Andy Yentriyani selaku Ketua Komnas Perempuan, Rita Pranawati selaku Wakil Ketua KPAI, Lia Anggia Nasution selaku Ketua FJPI Sumatera Utara, dan keynot speaker Indra Gunawan, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA RI.
Dipandu Novita yang merupakan Sekretaris FJPI Riau, webinar diikuti lebih 150 peserta melalui meeting zoom dan disiarkan langsung di Facebook IDN Times.
Uni Lubis, Ketua FJPI Indonesia mengawali webinar menyatakan, ada peningkatan sebesar 30% tindak kekerasan yang dilaporkan kepada pelayanan bantuan perempuan dan anak.
"Di Indonesia meningkat 75% berdasarkan data dari lembaga kredibel yang menangani pemperdayaan perempuan dan perlindungan anak," tutur Uni Lubis selaku ketua FJPI Indonesia.
Menurut Uni Lubis, kekerasan tersebut tak luput dari pemberitaan media, yang paling sering dilanggar adalah Pasal 5 mengenai identitas anak sebagai korban kekerasan. Ada yang menutup identitas dengan menyamarkan nama namun secara terang-terangan mewawancarai orangtua korban dan meperlihatkan foto lingkungan secara jelas.
"Hal ini bisa saja memberi dampak lebih kepada korban yang seharusnya dilindungi," tambah Uni Lubis.
Sementara itu, Indra Gunawan selaku Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat KemenPPPA RI yang membuka webinar tersebut menuturkan, hampir seluruh negara merasakan dampak pandemi, hal ini berimbas tidak hanya pada keluarga namun juga pada anak.
"Kewajiban kita untuk mengkampanyekan dan mengubah pola pandang kita terhadap perlindungan anak dan perempuan. Peran media tidak kalah penting untuk mengedukasi dan advokasi," katanya.
Menurutnya, saat ini masih sering dijumpai pemberitaan yang belum memprioritaskan privasi.
"Kita berharap seminar ini turut membangun kesadaran agar Undang-Undang turut menjadi pedoman untuk pemberitaan anak dengan perspektif melindungi. Agar anak yang menjadi korban tidak menjadi korban lebih luas lagi," katanya. (rilis)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
