www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Tersambar Petir, CCTV Pelabuhan Roro Air Putih Terbakar
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Turun ke Riau, KPK Ingatkan Pemda Jangan Salah Gunakan Anggaran Covid-19
Selasa, 21 Juli 2020 - 22:36:20 WIB
KPK audiensi dengan Gubernur Riau Syamsuar. Foto: Antara
KPK audiensi dengan Gubernur Riau Syamsuar. Foto: Antara

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan pemerintah daerah se-Provinsi Riau menggunakan alokasi dana APBD penanganan wabah COVID-19 sesuai rencana peruntukannya.

"Anggaran sebesar Rp400 miliar ini harus digunakan sepenuhnya untuk program percepatan penanganan pandemi COVID-19. Tidak boleh ada penyalahgunaan anggaran COVID-19 untuk selain penanganan wabah tersebut," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam keterangannya yang diterima, Selasa (21/7/2020) dikutip dari antarariau.

Lili melakukan audiensi dengan Gubernur Riau Syamsuar di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Selasa (21/7/2020).

Berdasarkan catatan KPK, sampai Juni 2020, alokasi APBD Provinsi Riau untuk penanganan COVID-19 senilai Rp400 miliar, namun dari dana tersebut baru terealisasi Rp182 miliar atau 30 persen.

Selain mengingatkan terkait penggunaan anggaran, Lili juga menanyakan perkembangan tindak lanjut keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di Riau. Hingga Juni 2020, tercatat 20 keluhan yang disampaikan masyarakat Riau melalui aplikasi JAGA Bansos.

"Setidaknya ada empat topik keluhan yang disampaikan, yakni pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, pelapor mendapat bantuan lebih dari satu program, aparat tidak membagikan bantuan, dan besar dana bantuan kurang dari yang seharusnya," ujar Lili.

Oleh karena itu, kata dia, KPK mengingatkan pemda agar mewaspadai sejumlah hal yang berpotensi membuka peluang tindak pidana korupsi dalam upaya penanganan wabah COVID-19 di Provinsi Riau. Ia juga menyatakan KPK telah menerbitkan surat edaran sebagai panduan bagi pemda.

"Pertama, adanya kelonggaran dalam pengadaan barang dan jasa di tengah wabah COVID-19. Namun demikian, harus tetap dipastikan untuk menghindari praktik-praktik koruptif seperti kolusi dengan penyedia, "mark-up" harga, "kickback", benturan kepentingan, kecurangan dalam pengadaan serta tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat COVID-19," tuturnya.

Selain itu, kata Lili, terkait pengelolaan sumbangan pihak ketiga yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Demikian juga dalam hal penyelenggaraan bansos untuk memastikan tepat guna dan tepat sasaran.

Menanggapi anjuran KPK, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan Pemprov Riau sudah menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota di luar program bansos pemerintah pusat. Dari bantuan tersebut, pemkab/pemkot kemudian menyalurkan kepada penerima bansos berupa uang Rp300 ribu perbulan selama tiga bulan.

Untuk membantu kelancaran penyaluran BKK itu, kata dia, pihaknya sudah mengeluarkan dua Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah (Sekda) untuk camat dan lurah agar tugas-tugas penyaluran bantuan COVID-19 berjalan lancar.

"Untuk keperluan monitoring data bansos di Provinsi Riau, pada Juni 2020 kami bersama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Riau telah meluncurkan aplikasi "Mata Bansos" untuk memantau penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak COVID-19 di seluruh kabupaten/kota di wilayah Riau. Khususnya bansos yang bersumber dari anggaran keuangan Provinsi Riau," ucap Syamsuar. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
IlustrasiKasus Covid-19 Makin Membludak, Gubri Akan Perketat Pintu Masuk ke Riau
Massa longmarch menuju kantor Gubernur Riau. Ratusan Massa Demo Kantor Gubernur Riau, Arus Lalu Lintas Macet
BWI Provinsi Riau mengunjungi Lembaga Nazhir Wakaf Uang Yayasan Rotte Indonesia Mulya (Rotte Foundation), Rabu (9/9/2020).BWI Provinsi Riau Kunjungi Lembaga Nazhir Wakaf Uang Yayasan Rotte Indonesia Mulya
  Massa berorasi di depan Kantor Gubernur Riau.Diduga Korupsi Dana Covid-19 dan Jual Beli Jabatan, Ratusan Massa Geruduk Kantor Gubernur Riau
Gubernur Riau Syamsuar.Gubri Sampai Hafal, Enam Daerah Berikut Paling Berisiko Tinggi Penularan Covid-19
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (PPW) Provinsi Riau melakukan serah terima pengelolaan rehabilitasi dan renovasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (9/9/2020).Balai PPW Provinsi Riau Serahkan Pengelolaan Renovasi 18 Sekolah di Kepulauan Meranti

 
Berita Lainnya :
  • Tersambar Petir, CCTV Pelabuhan Roro Air Putih Terbakar
  • Gubri Minta Bantuan Presiden untuk Pembangunan Pulau Rupat
  • Naik Lagi, Harga Cabai Merah di Rengat Sekarang Rp 35 Ribu Per Kilogram
  • Firdaus Berencana Perpanjang PSBM di Kecamatan Tampan
  • Mandiri Syariah Pertahankan Kinerja Positif di Masa Pandemi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    Kepala Balai PPW Riau dan Bupati Bahas Penuntasan Kawasan Kumuh
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved