www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Kasus Suap DAK Kota Dumai, KPK Panggil Dua Saksi
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
PERKAHPI Riau Diharapkan Mampu Hasilkan Satu Doktrin Hukum Kontrak
Sabtu, 14 Maret 2020 - 12:46:56 WIB
Pengurus PERKAHPI Riau dilantik.
Pengurus PERKAHPI Riau dilantik.

PEKANBARU - Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI), Sabela Gayo, MH, Phd, CPL, CPCLE resmi melantik 25 pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PERKAHPI Riau periode 2020 - 2025, Jumat (13/3/2020) malam di Hotel Pangeran.

Adapun pengurus yang dilantik di antaranya Ketua DPW PERKAHPI Riau, Sukino, SE, MH,CPL, Sekretaris Gita Melanika, SH, MH, Bendahara Fahmi Amriko, SH, MH, Wakil Ketua Penelitian dan Pengembangan, Sabaruddin, SHI, CPLC.

Dalam amanatnya, Ketum DPP PERJAHPI, Sabela Gayo mengatakan ini merupakan DPW ke 7 yang dilantik di Provinsi Riau. Dan semoga pelantikan ini menjadi momentum yang baik bagi ahli hukum kontrak pengadaan Riau, dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder pemangku kepentingan pengadaan barang jasa ataupun kontrak barang dan jasa pemerintah yang ada di Riau.

Karena, sambung Sabela, keberadaan ahli hukum kontrak tentunya harus dapat memberikan kontribusi dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kontrak barang jasa pemerintah maupun penyerapan anggaran di Provinsi Riau.

Di sebutkannya, berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan Perkahpi selama 3 tahun terakhir, dilihat ada banyak ketakutan dan kekhawatiran mengenai pelaksanaan kontrak barang jasa pemerintah.

Karena hanya di Indonesia yang pelaku kontrak atau pihak yang berkontrak, bila ada temuan kerugian keuangan negara, maka pelaku kontrak tersebut dihukum penjara. Dan mereka dituduh sebagai tindak pidana korupsi.

"Dan sistem seperti ini hanya diterapkan di Indonesia. Bahkan Amerika dari 1776 merdeka 250 tahun sebelum Indonesia merdeka tidak menerapkan sistem begitu. Jadi di Amerika, orang yang berkontrak barang dan jasa dan pekerjaan dan barangnya tidak sesuai spect bukannya dirampas keuntungan penyedia ataupaun dipenjarakan, tetapi dilakukan upaya - upaya administratif dan keperdataan," urainya.

Maka dari itu, dengan kehadiran PERKAHPI ini diharapkan dapat menjernihkan sekaligus meluruskan persoalan - persoalan seperti ini. Mana yang merupakan aksi kontrak dan mana yang merupakan perbuatan tindak pidana korupsi setelah kontrak ditandatangani.

"Dan saya harap, kedepan PERKAHPI Riau mampu menghasilkan satu Doktrin (Pendapat Hukum) hukum kontrak pengadaan di Indonesia, yang nantinya bisa menjadi sumber hukum," pungkasnya.

Penulis : Rivo Wijaya
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
 

BERITA LAINNYA    
KPKKasus Suap DAK Kota Dumai, KPK Panggil Dua Saksi
Dirut Mandiri Syariah Toni EB Subari (kiri),
Direktur Distribution and Sales Mandiri Syariah Anton Sukarna (kanan) foto bersama  usai penandatanganan perjanjian kerjasama secara virtual di Jakarta, Senin (19/10/2020). Mandiri Syariah Dipercaya dan Ditunjuk BPKH Sebagai Pemberi Layanan Kustodian Rp5,5 Triliun
Anggota Komisi II Sabarudi (baju batik kuning) saat bertanya kepada Kaban Bapenda terkait permasalahan PBBTanyakan Capaian PAD Pekanbaru Semasa Pandemi, Komisi II Hearing dengan Bapenda dan Dishubkominfo Pekanbaru
  IlustrasiPolresta Pekanbaru Ringkus Remaja 17 Tahun Pengedar Narkoba
Ribuan buruh dan mahasiswa akan datang ke depan Istana untuk mendemo Omnibus Law, hari ini. Foto: CNNIndonesiaMomen Satu Tahun Jokowi, Ribuan Buruh dan Mahasiswa Bergerak ke Istana
Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II, Disperindag dan Tokoh Masyarakat Terkait pasar kaget dipimpin Ketua DPRD Kota PekanbaruMasyarakat Minta Eksekusi Pasar Keget Harian, Komisi II Hearing dengan Disperindag dan Camat
Komentar Anda :

 
 
Potret Lensa
Wajib Masker Saat Service Kendaraan di Astra Daihatsu
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved