PEKANBARU - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serahkan SK Perhutanan Sosial kepada masyarakat di Provinsi Riau. SK diberikan sebanyak 41 untuk 41 kelompok dengan luas 73.670 hektare, bagi 20.890 kepala Keluarga.
"Bapak Presiden akan memberikan langsung SK kehutanan sosial kepada masyarakat Riau sebanyak 41 SK untuk 41 kelompok, seluas 73.670 hektare, bagi 20.890 Kepala Keluarga," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Jumat (21/2) di Taman Hutan Raya (Tahura) saat menyampaikan laporan tentang perhutanan sosial ke Presiden Jokowi.
Adapun kehutanan tersebut, sambung Siti Nurbaya, ada yang berupa hutan desa, seterusnya hutan kemasyarakatan dan hutan adat.
Disampaikan Siti Nurbaya, untuk rincian alokasi yaitu untuk kabupaten di antaranya Bengkalis 583 hektare bagi 237 KK, Indragiri Hilir 7.664 hektare bagi 3.503 KK, Kampar 6.825 hektare bagi 1.536 KK serta hutan adat seluas 408 hektare, Kepulauan Meranti 10.695 hektare bagi 2.469 KK, Kuantansingingi 4.731 hektare bagi 1.089 KK.
Dilanjutkannya, Pelalawan 14.815 hektare bagi 13.566 KK, Rokan Hilir 2.126 hektare bagi 1.120 KK, Rokan Hulu Selatan 17.243 hektare bagi 3.245 KK dan Siak 3.580 hektare bagi 520 KK.
Dilaporkan Menteri LHK, Siti Nurbaya kepada Presiden RI Jokowi bahwa secara nasional, sampai dengan bulan Februari tahun 2020, pemberian akses kelola kawasan hutan melalui perhutanan sosial mencapai luas 4,06 juta hektare bagi 6.464 kelompok dan masyarakat sebanyak 821.371 Kepala Keluarga (KK).
"Sedangkan untuk pengakuan dan penetapan hutan adat seluas 35.150 hektare yang tersebar dalam 65 masyarakat kaum adat, dengan 36.438 KK, serta persiapan indikatif hutan adat yang siap disampaikan seluas 915 ribu hektare di 22 provinsi dan 48 kabupaten," terangnya.
"Selanjutnya, untuk periode 2020 - 2024 di targetkan perhutanan sosial seluas 4 juta hektare. Dan ini akan terus dikerjakan guna memenuhi target seluas 12,7 juta hektare secara ideal," pungkasnya.
Penulis : Rivo Wijaya
Editor : Fauzia
