JAKARTA - Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menyebut bahwa banyak faktor yang membuat biaya haji harus naik tahun 2020 ini. Salah satunya yaitu naiknya biaya penerbangan yang menyita 60 persen dari biaya haji yang dianggarkan.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak bermain aman dengan tidak menaikkan ongkos haji 2020 untuk mendapatkan popularitas.

"Jika pemerintah ingin selalu posisi aman dan mengambil putusan populer maka struktur keuangan haji bisa timpang, tergerus dan berbahaya," kata Mustolih Siradj di Jakarta,.

Dia berpendapat, kenaikan biaya riil haji, tidak diiringi dengan kenaikan biaya direct cost. Sedangkan hal ini berdampak pada peningkatan tajam pada penggunaan nilai manfaat untuk menutup biaya rill yang diperlukan.

Sebagai informasi, biaya rill cost yang dikeluarkan untuk keberangkatan setiap jemaah haji sebesar Rp70 juta pada tahun lalu, sedangkan kewajiban yang dibayarkan oleh jemaah hanya Rp35 juta dan sisanya dikeluarkan dari investasi dan subsidi nilai manfaat.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus membenarkan bahwa sejumlah komponen BPIH kembali meningkat di tahun 2020 ini. Misalnya ada pengharusan pemberlakuan visa dari Kerajaan Arab Saudi sebesar 300 Real per kepala, di mana pada tahun lalu hal tersebut belum ada.

"Masalahnya ketika menteri (Menteri Agama, Fachrul Razi) rapat dengan Komisi VIII, dia menyatakan tidak akan ada kenaikan. Padahal tahun ini ada banyak komponen biaya tambahan yang memang tidak bisa dihindari," kata Ihsan pada Sabtu lalu.

Selain soal visa, ada pula penambahan fasilitas makan, yang sebelumnya 40 kali menjadi 50 kali. Ihsan juga menekankan mengenai kenaikan harga bahan bakar pesawat, avtur, yang juga menjadi salah satu penyebab naiknya ongkos haji.

Namun demikian Ihsan menyadari, bahwa penyesuaian BPIH ini tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Melainkan harus dilakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar memahami seluruh komponen biaya haji, dan ada subsidi di dalamnya.

"Tiga tahun belum pernah ada penyesuaian, artinya subsidi ini bisa saja mengambil dari calon-calon jemaah haji yang belum berangkat. Dan setiap tahun subsidinya naik terus. Nah ini yang jadi masalah," tutur dia.(*)

BERITA LAINNYA
Titik Api Nihil, Pagi ini Ada 1 Hotspot di Pelalawan OJK Riau Gelar Edukasi Bahaya Investasi Bodong dan Pinjaman Online Ilegal Kembali Maju di Pilkada Kepulauan Meranti, Mahmuzin Taher Ambil Formulir Penjaringan di PKB dan PDIP Lawan Honda BeAT, Motor Murah Suzuki NEX II Dapat Warna Baru di 2024 Bakal Telan Biaya Rp1,8 Miliar, SDN 83 Pekanbaru Segera Dibangun Pasca Terbakar		Cuaca di Riau Hari ini: Potensi Hujan Lebat, Petir dan Angin Kencang Peringatan Hari Kartini, Pj Ketua TP PKK Tampil di Fashion Show Designer Puan Aspekraf Sekda: ASN Tak Boleh Terpengaruh Siapapun PJ Walikota Pekanbaru Korsel Vs Indonesia: Menang Adu Penalti, Tim Garuda ke Semifinal Pj Sekdaprov: Otda untuk Kesejahteraan dan Demokrasi