Penanganan Kasus Karhutla Tak Maksimal, Kapolri: Kapolda, Kapolres dan Kapolsek Saya Out
PEKANBARU - Kasus Karhutla yang terjadi di Indonesia, terkhusus Provinsi Riau, membuat catatan penting bagi pihak penegakkan hukum saat ini. Oleh sebab itu proses penyelesaiannya mendapat desakan Kapolri Jendral Tito Karnavian dengan komitmen "out" jajarannya bila tak mampu.
"Kapolda, Kapolres dan Kapolsek, saya 'out' kan. Jika tidak maksimal dalam penyelesaian kasus Karhutla," tegas Tito, Selasa (17/9/2019) .
Tito mengatakan, out tersebut sebagai bentuk komitmen Polri dalam proses penyelesaian kasus kebakaran lahan dan hutan di seluruh wilayah se-Indonesia, tanpa terkecuali. Mengingat sambung Tito, kasus ini dilihat telah terjadi di beberapa tempat.
Menurut Tito, out itu setelah adanya laporan langsung di lapangan terjadinya Karhutla dan pengecekan tim khusus yang dibentuk dari Bareskrim Mabes Polri. Sehinga dapat disimpulkan wilayah mana yang bekerja semaksimal mungkin.
"Tim khusus sudah kita bentuk. Targetnya Polda, Polres dan Polsek seluruh wilayah di Indonesia. Tujuannya untuk mengecek, menilai penanganan kasus Karhutla saat ini. Kalau tidak sesuai 'out'," terang Tito.
Selain itu, dalam proses penyelesaian bila sudah semaksimal mungkin, tambah Tito justu akan mendapatkan sebuah penghargaan. Pasti, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama.
"Tim khusus ini baru saya bentuk, langsung dari Irwasum dan terkait lainnya. Jika ditemukan yang tidak terkendali, tidak ada upaya yang maksimal. Apalagi tidak ada penangkapan, maaf out. Sebaliknya, sesuai dengan kebijakan, sudah bekerja maksimal kita kasih reward sesuai grabnya," terang Tito.
Menurut Tito, reward yang diberikannya itu kepada jajaran, sesuai dengan hasil dan bekerja semaksimal mungkin sesuai harapan. Polda, Polres dan Polsek akan diberikan seperti, sekolah, promasi termasuk KPLB.
"Sehingga dengan adanya reward ini, mereka akan terpacu. Itu akan kami buktikan," sebut Tito.
Terhadap kasus korporasi, Tito mengatakan telah menetapkan tim khusus dari Bareskrim. Sementara itu, pihaknya juga telah koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti KLHK. Berbeda halnya, kata Tito dengan kasus perorangan.
"Termasuk masalah korporasi, saya turunkan juga dari Mabes Polri Bareskrim. Khusus korporasi, tidak cuma perorangan saja," tutup Tito.
Penulis : Helmi
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :