PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution dan Sekretaris Kementerian LHK Apik Karyana menggelar Pertemuan Rakyat dalam rangka Konsolidasi Masyarakat Riau Dalam Percepatan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat, Melalui Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria, Selasa (20/8/2019) siang di Balai Adat LAM Jalan Diponegoro Kota Pekanbaru.
Sekretaris Kementerian LHK Apik Karyana menyampaikan bahwa sudah banyak progres yang sudah dicapai Provinsi Riau, khususnya dalam rangka persiapan. Namun ternyata tidak cukup, sebab banyak hal yang menyangkut Tora maupun Perhutanan Sosial.
Lanjutnya ada 3 hal yang sangat krusial dalam mewujudkan program Tora dan Perhutanan Sosial, di antaranya lahan, kesempatan dan kapasitas SDM. Sehingga ketiga hal ini tidak bisa terlepas.
"Terkait dengan lahan dan kesempatan ada yang namanya Aset Kelola dan ini yang akan diberikan kepada Bapak/Ibu semua melalui Program Tora dan Akses Kelola. Menurut program perundangan sosial, kita harus liat progresnya dulu, target kita sekarang ada 1,2 juta hektare. Nantinya kita lihat progresnya sudah sejauh apa. Untuk saat ini Provinsi Riau masih jauh dari yang diharapkan," ujar Apik.
Dijelaskan Apik, secara Nasional sudah mencapai 3,2 juta hektare lebih, melibatkan kurang lebih 710 ribu KK dan jumlah kelompok saat ini ada 5.800 kelompok. Dibandingkan privonsi lain, Provinsi Riau masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan provinsi lain ada yang melebihi target 13 hingga 20% .
"Sebetulnya semua usulan tentang Tora ini sudah banyak yang kami terima di LHK, tetapi tidak bisa kami proses dikarenakan usulan bapak/ibu itu tidak dilengkapi dengan rekomendasi Gubernur dan DPRD," ungkap Apik.
Jelasnya, sebagaimana yang tertuang dalam Perda tahun 2018 yaitu setiap usulan Tora dan Kehutanan Sosial harus ada rekomendasi Gubernur dan DPRD.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengatakan sehubungan dengan apa yang disampaikan Sekretaris LHK Apik tadi, agar usulan dapat direalisasikan, kedepannya diharapkan untuk meminta rekomendasi Gubernur ataupun DPRD supaya aset kelola dapat dikelola dengan Efektif.
"Sebenarnya kami dari pihak Pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan upaya dengan seluruh Bupat se-Provinsi Riau untuk dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik," tutupnya.
Penulis : Rivo Wijaya
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
