www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Iuran BPJS Naik Bikin Bahaya, Banyak yang Turun Kelas
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Kunjungi DPRD Riau, KPK: Kepala Daerah Tersandung Kasus Korupsi, Riau Jadi Perhatian
Selasa, 30 Juli 2019 - 08:50:37 WIB
Korwil Wilayah II (Jambi, Sumsel, Kepri, Riau) koordinasi dan supervisi, KPK Abdul Haris. Foto: Antara
Korwil Wilayah II (Jambi, Sumsel, Kepri, Riau) koordinasi dan supervisi, KPK Abdul Haris. Foto: Antara

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kunjungan kerja yang beragendakan sosialisasi pencegahan korupsi kepada para wakil rakyat di DPRD Riau, Senin sore (29/7/2019).

Rapat yang digelar tertutup di Ruangan Medium DPRD Riau dihadiri oleh Korwil Wilayah II (Jambi, Sumsel, Kepri, Riau) koordinasi dan supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Haris beserta jajaran, nampak pula hampir seluruh anggota DPRD Riau mengikuti kegiatan tersebut.

Abdul Haris mengatakan adapun yang dibahas dalam rapat tersebut berkaitan tentang tupoksi anggota dewan yang rawan tindak pidana korupsi, contohnya seperti dalam penyusunan anggaran.

"Saya tekankan bahwa Riau cukup menarik perhatian KPK. Kita tahu tiga kepala daerah pernah tersandung korupsi, belum lagi bupati, baru-baru ini sudah dua. Jadi kami wanti-wanti agar tidak terjadi lagi. Di sini fungsi pencegahan, mencegah tidak terjadi korupsi. Kedua kami membantu memperbaiki sistem yang baik," ujar Abdul Haris dikutip dari Antarariau.

Dia menegaskan, masa daluarsa atau masa lewat tindak pidana korupsi berselang selama 18 tahun. Artinya pejabat atau wakil rakyat yang nanti sudah tidak menjabat lagi masih dalam pengawasan KPK, jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi selama menjabat.

"Korupsi itu expired-nya 18 tahun. Jangan sampai sudah tidak menjabat lagi, saat mengurus cucu malah dipanggil apalagi sampai jadi tersangka. Habis juga akhirnya karena korupsi, uang hasil korupsi disita, harta-harta yang lain kalau patut diduga diterima dari hasil korupsi akan dibuktikan dengan UU tindak pidana pencucian uang," ucapnya.

Dia juga menyoroti ongkos politik yang mahal yang menjadi beban wakil rakyat ketika menjabat, sehingga rawan tindakan korupsi.

"Kami melakukan kajian dengan pakar politik terhadap beban biaya politik yang sangat mahal, kita usulkan saksi dibiayai negara tapi ini masih belum bisa. Kami berharap sistem politik yang baik melahirkan wakil rakyat terpilih tanpa ada beban," ucapnya.

Tak hanya itu, anggota DPRD Riau juga mendiskusikan program aspirasi atau pokok pikiran mereka kepada KPK.

"Ada beberapa masukan dari teman-teman DPRD yang pokirnya(pokok pikiran) tidak ditampung secara maksimal di Pemprov jadi mereka menceritakan persoalan itu. Kami KPK di bidang pencegahan siap menfasilitasi," paparnya. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
 

 
Berita Lainnya :
  • Iuran BPJS Naik Bikin Bahaya, Banyak yang Turun Kelas
  • Apapun Kebijakan Pemerintah, Tiga Poin Ini sangat Penting Hadapi Pandemi Covid-19
  • Perseteruan Memuncak, AS Putus Hubungan dengan WHO
  • Kisah Hidup Hasanudin, Penjual Es Cincau yang Dulunya Seorang Manajer Bergaji Rp100 Juta per Bulan
  • Laboratorium di Riau Diimbau Buka Layanan Pemeriksaan Covid-19
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    Potret Lensa
    Gubri Teken Sertifikat Serah Terima 2 Insinerator Relawan Peduli Covid-19
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved