PEKANBARU - Masalah abrasi yang mengakibatkan perubahan tapal batas wilayah pulau terluar di Provinsi Riau dengan negara tetangga Malaysia menjadi isu Nasional. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus cepat mengambil langkah tepat dengan memulihkannya kembali.
Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Menko Maritim Sahat Pangabean, Jumat (12/7/2019) kepada halloriau.com mengatakan masalah abrasi ini merupakan tanggung jawab bersama antata pusat dengan pemerintah daerah.
"Kondisi ini tidak bisa dikerjakan oleh pusat atau daerah. Tapi harus dikerjakan bersama hingga dapat meringankan beban biaya yang cukup besar," ucap Sahat.
Dari hasil pengamatan di lapangan menurut Sahat, abrasi ini terjadi adanya pergeseran tapal batas wilayah. Sehingga berdampak pada buruknya ekosistem di pesisir pantai pulau terluar di wilayah Riau.
"Kondisi saat ini, hampir 1,8 juta hektare yang rusak akibat abrasi ini. Imbasnya kondisi ekosisitem di pinggir pantai bergeser dari ukurannya semula," kata Sahat.
Sementara itu, kalau diperhatikan secara keseluruhan, kata Sahat, hingga masuk ke dalam masing-masing daerah di Provinsi Riau, ternyata terjadi perubaha ke semua titik batas wilayah tersebut. Selain itu banyak masyarakat yang hilang mata pencariannya.
"Saat ini bukan hanya bicara rehabilitas ekosistem tanaman saja. Tapi juga adanya hilangnya garis pantai. Selain itu tujuan kita, bagaimana bisa cepat mensejahterakan mata pencaraian masyatakat setempat seperti semula," tanya Sahat.
Sejatinya, Sahat menyebut dalam diskusi di kantor Gubernur Riau dengan pihak terkait, seperti perguruan tinggi (universitas) dan lainnya bertujuan untuk menyatukan pendapat dan masukan yang positif demi kelangsungan penyelesaian abrasi.
"Satu sisi, mereka ini memiliki informasi yang lebih akurat dan tepat, tau dengan kondisi yang terjadi dengan berbagai metode alat canggih yang dimilikinya. Sehingga dapat disimpulkan berapa besar nantinya anggaran yang dikeluarkan," terang Sahat.
Lebih lanjut Sahat mengatakan masalah anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah abrasi tersebut masih terbilang sangat jauh dari yanh diharapkan. Dia menilai lebih mengutamakan bagaimana mengembalikan posisi batas wilayah seperti awalnya.
"Bicara masalah anggaran, ini akan keluar ketika tim sudah bisa memfinalkan. Untuk estimasinya kemungkinan sekitaran Rp2 triliun. Ini tentunya akan berubah lagi dari teman-teman Pemda karena jumlah ini masih dalam satu teknologi," tandas Sahat.
Penulis : Helmi
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
