www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Pembak Kuansing Akan Surati Kementerian Pariwisata Terkait Pelaksanaan Pacu Jalur
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Anggota DPRD di Riau Banyak Belum Lapor LHKPN, Baru 51% yang Menyerahkan
Jumat, 12 April 2019 - 19:39:14 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

PEKANBARU - Anggota DPRD di Provinsi Riau sebagai pejabat Negara hingga 31 Maret 2019 banyak yang belum melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Fitra Riau menilai, anggota DPRD yang tidak melaporkan itu merupakan bentuk komitmen yang rendah terhadap pencegahan korupsi. Penyampaian LHKPN merupakan upaya untuk penyelenggara Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kewajiban menyampaikan LHKPN merupakan mandat UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juga diatur dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Bahkan mekanisme pelaporan juga telah dipermudah sebagaimana diatur dalam Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Akan tetapi belum semua PN khususnya Anggota DPRD sadar diri untuk menyampaikan laporan harta kekayaan ini. 

Fitra Riau mencatat, berdasarakan data yang dirilis oleh KPK, hanya ada 52% dari total 512 anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Riau yang telah menyampaikan LHKPN hingga 31 maret 2019 lalu. 

Sementara 48% atau 246 orang anggota DPRD se Riau belum melaksanakan kewajiban tersebut. Untuk anggota DPRD Provinsi Riau, termasuk jumlah anggota DPRD yang telah malaporkan LHKPN tinggi mencapai 93%, hanya ada 4 anggota DPRD dari 64 anggota DPRD yang belum melaporkan. 

Sementara untuk kabupaten/Kota Se Provinsi Riau, justru lebih banyak anggota DPRD-nya yang belum lapor LHKPN. Dari total 450 anggota DPRD Kabupaten/Kota Se Riau, hanya 46% yang telah melaporkan LHKPN. Sementara 54% anggota DPRD lainnya belum melaporkan LKHPN hingga 31 maret 2019 lalu. 9 Daerah Anggota DPRD Minim Lapor LHKPN. Terdapat Sembilan daerah dengan tingkat kepatuhan melapor LHKPN bagi anggota DPRD yang sangat minim. 

Bahkan terdapat dua daerah yaitu kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru sangat sedikit sekali anggota DPRD-nya yang telah melaporkan kewajiban itu. Kabupaten Rokan Hulu daerah yang sedikit, yaitu hanya 7% dari 45 anggota DPRD-nya yang telah melaksanakan kewajiban. 

Sementara Kota Pekanbaru hanya 8% dari 45 anggota DPRDnya. Sementara daerah yang tergolong tinggi kepatuhan yaitu DPRD Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Rerata daerah-daerah tersebut lebih dari 90% anggota DPRD telah melaporkan LHKPN ke KPK tepat sebelum tanggal 31 Maret 2019. 

Merujuk pada data jika dilihat dari sebaran partai politik, anggota DPRD se Provinsi Riau (Provinsi & kabupaten/Kota) yang tidak menyampaikan laporan LHKPN hingga 31 Maret 2019, di dominasi oleh parta Golkar (36), Gerindra (32), Demokrat, (31) PDIP (29). Selanjutnya partai PKB sebanyak 23 orang, Partai PAN 22 orang, Partai PPP 21 Orang, Partai Hanura 19 orang, Nasdem 14 orang, PKS 14 orang. Kemudian untuk partai PBB sejumalh 4 orang dan PKPI 1 orang. 

Pimpinan Juga tidak Patuh
Lebih lanjut, hasil penelurusan Fitra Riau menunjukkan bahwa, ketidak patuhan melapor LHKPN juga termasuk pimpinan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Riau. Dari 47 orang yang menjadi pimpinan (ketua dan wakil ketua) terdapat 43% atau 20 orang belum melaporkan LHKPN ke KPK. 

Bahkan terdapat DPRD Kabupaten/Kota yang seluruh pimpinanya belum melaporkan LHKPN, yaitu DPRD Rokan Hulu dan DPRD Kota Pekanbaru. Untuk DPRD Provinsi, hanya ada satu pimpinan yang belum melaporkan LHKPN ke KPK. 

Fitra Riau menilai, kondisi ini sangat miris tentunya. Mestinya Pimpinan DPRD menunjukkan sikap yang dapat ditiru oleh seluruh anggotanya, akan tetapi justru pimpinan DPRD malah memberi contoh yang sikap tidak disiplin.

Banyaknya anggota DPRD yang tidak melaporkan LHKPN sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan (setiap 31 Maret) menunjukan bahwa, pejabat Negara khususnya anggota DPRD memiliki komitmen rendah untuk mendukung pencegahan korupsi. Fitra Riau mencatat bahwa, politisi yang duduk sebagai angota DPRD, menempati urutan kedua terbanyak ditapkan sebagai pelaku korupsi di Provinsi Riau yang telah di tindak oleh penegak hukum.

Tingkat ketaatan dan kedisiplinan dalam melaporkan LHKPN sesuai dengan waktu yang ditentukan ini, tentu menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan pada pemilu legislative mendatang. Agar kedepan anggota – anggota DPRD yang terpilih benar-benar memiliki komitmen dan berintegritas yang tinggi untuk melawan kejahatan korupsi. 

Fitra memandang, bahwa peran partai politik sangat penting untuk mendisiplinkan anggota – anggota partai yang duduk di bangku legislative khususnya dalam pelaporan LHKPN ini. Oleh karena, maka partai politik juga perlu menggunakan data –data kepatuhan anggotanya puntuk menegur sampai kepada memberikan sanksi kepada anggotanya. (rilis)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Direktur Utama (Dirut) RSUD AA, Nuzelly Husneidi.RSUD AA Buka Layanan Swab Bertarif Rp1,7 Juta, Tapi Bukan untuk Semua Orang
IlustrasiBMKG Deteksi 16 Hotspot di Sumatera, 2 Titik Ada di Riau
Ilustrasi karhutla.Hari Ini Riau Masih Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir
  Pusat Belanja Mal Ciputra PekanbaruEmpat Mal di Pekanbaru Bakal Diawasi Tim Gabungan, Pastikan Warga Disiplin Protokol Kesehatan
IlustrasiSebagian Wilayah Riau Hari Ini Bakal Diguyur Hujan
Bandara SSK II Pekanbaru.Tak Ada Lonjakan Penumpang H-2 Lebaran di Bandara SSK II Pekanbaru

 
Berita Lainnya :
  • Pembak Kuansing Akan Surati Kementerian Pariwisata Terkait Pelaksanaan Pacu Jalur
  • Kabar Gembira, RSUD Arifin Ahmad Pulangkan Satu Pasien Covid-19 Terakhir Dirawat
  • PPDB Tingkat SD dan SMP Negeri di Pekanbaru Dibuka 1-7 Juli 2020
  • Bobol Karaoke dan Kafe di Pekanbaru, Doyok Diamankan Polisi
  • Besok Citilink Terbang Lagi, Penumpang Cek Kembali Kelengkapan Dokumen
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    Potret Lensa
    Gubri Teken Sertifikat Serah Terima 2 Insinerator Relawan Peduli Covid-19
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved